Lulusan SMK di NTB Tidak Sesuai Kebutuhan Lapangan Kerja

MATARAM — Adanya data Badan Pusat Statistik (BPS), Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merilis tingginya angka pengangguran dari kalangan masyarakat terdidik, terutama lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 10 persen, ditanggapi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Ermalena.

Menurutnya pengangguran banyak dari kalangan terdidik, terutama lulusan SMK banyak, karena jurusan yang dibuka SMK yang ada seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Lulusan kita banyak menganggur, karena jurusan dikembangkan lembaga pendidikan tidak sesuai kebutuhan lapangan kerja” kata Ermalena usai mengikuti acara rapat koordinasi Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN NTB di Mataram, Rabu (21/3/2018.)

Menurut, apa yang menjadi temuan BPS tersebut bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, apakah sekolah yang ada sekarang dan diberikan izin, betul – betul sekolah yang diperlukan atau tidak.

Misalkan sekarang kita perlu sekolah pariwisata, karena daerah NTB merupakan daerah wisata yang sedang berkembang pesat, berarti itu yang harus kita prioritaskan.

Tapi yang lain misalkan, sekolah keperawatan sudah terlalu banyak terus mau diapakan, harus dilakukan evaluasi terhadap keperawatan, tidak saja di NTB, tapi juga di seluruh Indonesia.

“Jurusan harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja, makanya disebut pembangunan kependudukan, termasuk di dalamnya pembangunan terkait ekonomi, bukan hanya Keluarga Berencana (KB), tapi banyak yang lain,” katanya.

Selain itu dalam proses pembangunan kependudukan, harus dilakukan secara terintegrasi, tidak saja dibebankan kepada BKKBN, tapi lintas sektor, jadi pendidikannya ikut, kesehatannya ikut, ekonomi termasuk industri