Taman Nasional Komodo Libatkan Tiga Desa Tangani Sampah
KUPANG – Otoritas Balai Taman Nasional Komodo (TNK) melibatkan puluhan masyarakat dari Desa Papagarang, Komodo, dan Rinca dalam kawasan wisata tersebut untuk menangani masalah sampah di lokasi destinasi wisata unggulan nasional itu.
“Masyarakat dari desa-desa yang kami libatkan itu sekitar 35 orang yang terhimpun dalam Masyarakat Peduli Sampah (MPS) yang sudah kami bentuk Selasa (20/2) kemarin,” kata Kepala Balai TN Komodo, Budi Kurniawan di Kupang, Rabu.
Ia menjelaskan, TNK bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan WWF Indonesia telah menyusun panduan pengelolaan sampah di dalam kawasan wisata yang terkenal sebagai habitat satwa purba komodo (varanus komodoensis) itu.
Menurutnya, langkah-langkah aksi penanganan dan pengelolaan sampah secara terpadu bersama masyarakat, diawali dengan kegiatan pembentukan Masyarakat Peduli Sampah.
“MPS yang dibentuk menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah baik di pemukiman masyarakat maupun di lokasi-lokasi wisata,” katanya.
Kurniawan mengakui, masalah sampah di kawasan wisata Komodo perlu mendapat penanganan serius karena selalu dikeluhkan wisatawan.
Sebelumnya, pihak otoritas Taman Nasional Komodo mencatat, timbunan sampah di kawasan destinasi wisata itu rata-rata mencapai 650 Kg lebih per hari.
Upaya penanganan sampah setiap hari di lokasi wisata seperti Loh Liang dan Loh Buaya sejauh ini dilakukan dengan cara ditimbun untuk jenis sampah organik.
Sedangkan sampah-sampah anorganik dibawa ke Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat menggunakan kapal rolling atau patroli oleh petugas Balai TNK.
Untuk itu, menurutnya, pembentukan MPS itu akan mempermudah penangan sampah secara maksimal dari aspek penertiban sampah pengelolaan.
“Warga yang terhimpun dalam MPS ini juga diedukasi tentang berbagai aspek pengelolaan sampah mencakup teknik operasional, kelembagaan, pembiayaan, peraturan dan aspek peran serta masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan masalah sampah di wisata Komodo memang membutuhkan peran serta aktif berbagai pihak baik pemerintah dan masyarakat maupuan pelaku usaha dan lembaga swadaya. (Ant)