Opsir Koppig

Perang Dunia II

BULAN SEPTEMBER   1939, tentara Jerman melakukan invasi ke Polandia dengan serangan kilat—taktik perang yang dikenal dengan nama: blitzkrieg. Invasi tentara Jerman ke Polandia menjadi awal Perang Dunia II.

Pada waktu itu, tiga orang putra Sultan Hamengku Buwono VIII sedang menimba ilmu di Negeri Belanda. Karena diperkirakan Eropa akan menjadi medan pertempuran, ketiga putra Sultan diminta pulang namun sudah tidak ada lagi angkutan kapal penumpang yang melayari rute dari Belanda ke Hindia Belanda.  Satu kapal barang masih berani berlayar ke Hindia Belanda namun tidak melalui terusan Suez melainkan   memutar melalui  melalui Tanjung Harapan, Afrika Selatan.

Satu-satunya kapal barang yang akan berlayar ke Hindia Belanda itu ternyata hanya menyisakan tempat untuk satu orang penumpang. Atas petunjuk Sultan Hamengku Buwono VIII, dari tiga  orang  putranya  yang  berada  di  Negeri  Belanda,  jatah  satu orang penumpang itu diberikan kepada putranya yang bernama Dorodjatun.

Apa yang diperkirakan oleh Sultan Hamengku Buwono VIII terjadi.  Perang Dunia II berkecamuk, Eropa menjadi ajang medan pertempuran hingga Ratu Belanda harus mengungsi ke Inggris, dan hubungan Belanda dengan koloninya Hindia Belanda terputus.

Kancah  Perang Dunia II yang pada mulanya terjadi di Eropa, Afrika Utara, kemudian merambah ke Asia, Pasifik, setelah tentara Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika yang terbesar: Pearl Harbour, sekaligus Jepang menyatakan perang kepada Amerika dan sekutunya, termasuk Belanda. Mitos keperkasaan atau superioritas bangsa barat atas bangsa timur dua kali dipatahkan oleh Jepang. Sebelumnya, tahun 1905, dalam pertempuran “Tsushima”—armada Angkatan Laut Jepang meluluhlantakan Angkatan Laut Rusia di Vladivostok.

Berita mengenai berbagai pertempuran pada  Perang Dunia II ternyata menginspirasi banyak pemuda di tanah jajahan Belanda, Hindia Belanda—menarik minat para  pemuda   untuk menjadi tentara yang kemudian terbukti sangat berguna pada waktu mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Mengikuti Pendidikan Militer

Pada bulan Juni 1940, seorang pemuda bernama Soeharto mendaftar dan mengikuti Sekolah Bintara Militer di Gombong, Jawa Tengah. Setamat sekolah ditugaskan di Batalyon XIII di Rampal, dekat Malang. Kemudian bertugas di Gresik pada waktu Belanda ditaklukkan oleh Jepang, Maret 1942.

Sebagai pemuda yang sudah mengikuti pendidikan militer tentunya dapat mencermati keperkasaan tentara Jepang yang dapat menaklukkan Belanda di koloninya Hindia Belanda hanya dalam tempo 24 hari—menduduki pulau Jawa hanya dalam waktu  8 hari, sedangkan Belanda menjajah Indonesia 350 tahun.  Semangat bushido pantang menyerah di medan pertempuran dan strategi militer tentara Jepang merasuk dalam jiwa dan pemikiran banyak pemuda di Indonesia, termaksud pemuda Soeharto.

Ketika pemerintah pendudukan Jepang memberi kesempatan kepada para pemuda untuk mengikuti pendidikan militer Pembela Tanah Air (PETA), Oktober 1943, Soeharto mengikuti pendidikan militer untuk menjadi komandan peleton (Shodancho), dilanjutkan pada April 1944, mengikuti pendidikan militer untuk menjadi komandan kompi (Chudancho), di pusat latihan PETA di Bogor.

Ada  perbedaan  antara  pendidikan  militer  Belanda dengan Jepang.  Pendidikan  militer  Jepang  mengajarkan  atau  mendidik semangat bushido, jiwa korsa pantang menyerah, dilatih secara spartan dan diajarkan untuk dapat membentuk pasukan dari tingkat peleton sampai batalyon. Dan tidak mengangkat sumpah setia pada Kaisar Jepang, berbeda dengan pendidikan militer Belanda yang mengangkat sumpah setia pada Ratu Belanda.

Hal ini sangat berguna pada waktu para pemuda yang mengikuti pendidikan militer PETA membentuk tentara kebangsaan di awal kemerdekaan. Mantan Opsir PETA memiliki jiwa korsa membela tanah air—berkemampuan membentuk pasukan, dan piawai memimpin pertempuran meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa yang dididik oleh Belanda (KNIL), mereka lebih menguasai tata kelola organisasi tentara.

Tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dalam pembentukan kabinet yang pertama, 3 September 1945, Presiden Soekarno tidak membentuk portofolio Kementerian Pertahanan atau Organisasi Tentara, meskipun sebelumnya, tanggal 22 Agustus, Presiden mengeluarkan maklumat untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Para pemuda yang telah mengikuti pendidikan militer KNIL, PETA, Heiho, secara mandiri dan swadaya membentuk badan keamanan rakyat dalam postur militer ala tentara Jepang.

Menjadi Tentara Nasional Indonesia

Setelah Bung Hatta mengatakan bahwa satu negara tanpa tentara adalah suatu kenisbian, tanggal 5 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan Maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Meskipun secara de fakto Pak Harto telah aktif diketentaraan sebelum tanggal tersebut, namun de jure, keaktifan Pak Harto dalam dinas militer dimulai 5 Oktober 1945.

Menindaklanjuti maklumat presiden, secara swadaya, tentara di pulau Jawa membentuk 12 divisi, di Sumatra 6 divisi. Yogyakarta masuk dalam teritorial Divisi IX dibawah komando Panglima Divisi Jenderal Mayor Sudarsono.   Pasukan Pak Harto yang sudah terbentuk di era BKR dan berhasil melucuti senjata pasukan Jepang dalam “pertempuran Kota Baru”, diresmikan sebagai Batalyon X. Pak Harto sebagai komandan batalyon dengan pangkat Mayor.

Desember 1945, pada waktu tentara Sekutu mendarat di Semarang, Batalyon X dipimpin Mayor Soeharto, menyerang kedudukkan tentara Sekutu di Ambarawa dan Banyubiru habis-habisan. Pertempuran ini di bawah komando Panglima Divisi V Kolonel Soedirman—berhasil memukul mundur pasukan Belanda yang membonceng pasukan Sekutu—memukul mundur gabungan pasukan Inggris dan Belanda  dari Ambarawa ke Semarang, pada 15 Desember 1945. Kemenangan gemilang tentara Indonesia atas tentara Sekutu  dikenal dengan “Palagan Ambarawa”, yang kemudian tanggal 15 Desember diperingati sebagai “Hari Infantri”, dan disebut juga sebagai “Hari Juang Kartika.”

Komandan Resimen III Yogyakarta

Keberhasilan Batalyon X dalam Palagan Ambarawa mendapat apresiasi dari Panglima Divisi V Kolonel Soedirman, juga dari  Panglima Divisi IV Kolonel Gatot Subroto.  Setelah Soedirman dilantik menjadi Panglima Besar  dan dinaikan pangkatnya menjadi  Jenderal,  18  Desember 1945—Jenderal Soedirman kemudian mengangkat Mayor Soeharto menjadi Komandan Resimen III Yogyakarta, dan menaikan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel.

Tidak saja di Semarang, kedatangan tentara Sekutu di Jakarta untuk melucuti tentara Jepang, ternyata ikut membonceng tentara Belanda yang berkehendak menjajah Indonesia kembali.  Pendaratan tentara Sekutu yang diboncengi tentara Belanda di Jakarta  membuat  kedudukan pemerintahan di Ibukota republik berumur tiga bulan itu menjadi   tidak kondusif. Tanggal 4 Januari 1946, atas undangan dan kebaikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, bersama seluruh anggota kabinet pindah dari Jakarta ke Yogyakarta.

Yogyakarta Ibukota Perjuangan           

Dengan ditetapkannya Yogyakarta sebagai Ibukota Perjuangan, tugas Letnan Kolonel Soeharto menjadi lebih berat karena harus menjaga stabilitas jalannya pemerintahan yang kini berada di Yogyakarta, juga menjaga keselamatan para pemimpin negara (anggota kabinet dan Wapres) termasuk Presiden Soekarno.

Sebelumnya, tanggal 14 November 1945, Sutan Syahrir terpilih menjadi Perdana Menteri. Sebetulnya UUD 1945 tidak mengenal jabatan  ini.  Akan  tetapi,  besarnya  penolakan  dari  para  politisi yang dimotori Tan Malaka terhadap Bung Karno dan Bung Hatta yang  dianggap  kolaborator  Jepang,  akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk yang menjalankan roda pemerintahan diserahkan kepada  Perdana Menteri Sutan Syahrir.

Sutan Syahrir yang disebut oleh Bung Karno dalam biografinya “Penyambung Lidah Rakyat Indonesia”—selama pendudukan Jepang kerja Syahrir hanya mendengarkan radio—namun tidak disebutkan bahwa yang mendengarkan radio pada waktu itu sanksinya di hukum mati. Syahrir yang pada waktu proklamasi tidak nampak batang hidungnya, menggantikan Bung Karno menjalankan roda pemerintahan.

Dengan terpilihnya Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri— secara politik Sutan Syahrir telah mematahkan Bung Karno. Ketika hal itu ditanyakan oleh wartawan kepada Bung Karno, beliau menjawab: “Anda tahu rotan? Ibarat rotan saya hanya melengkung, tidak patah!” Begitu piawai pemimpin kita dahulu membuat metafora, berbeda dengan pemimpin kontemporer yang nyaris senada seirama dalam kemiskinan metafora: “Saya dizolimi. Saya dikroyok. Saya mau dibunuh. Saya difitnah. Saya disadap. Aku orapopo.”

Persatuan Perjuangan Tan Malaka

Pada bulan Februari 1946, Tan Malaka mengumpulkan puluhan organisasi massa di Purwokerto dan menyatukan organisasi massa itu menjadi satu organisasi diberi nama Persatuan  Perjuangan. Pada pertemuan itu dideklarasikan visi misi Persatuan Perjuangan yaitu kemerdekaan Indonesia seratus persen dan mengharamkan perundingan dengan Belanda.

Terjadi perbedaan tajam diametral antara politik yang dianut Persatuan Perjuangan dengan politik yang dijalankan oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir yaitu melakukan perundingan dengan Belanda untuk mempertahankan eksistensi kemerdekaan Indonesia.

Dalam proses perundingan, Persatuan Perjuangan sangat kecewa terhadap sikap Sutan Sjahrir kepada Belanda yang hanya menuntut pengakuan kedaulatan Indonesia secara de facto atas Sumatra, Jawa dan Madura, seperti yang terwujud dalam Perjanjian Linggarjati.

Pertarungan politik antara Kabinet Sjahrir dan Persatuan Perjuangan semakin meruncing. Rencana kudeta yang hendak dilakukan oleh kelompok Persatuan Perjuangan dengan menculik anggota-anggota Kabinet Sjahrir telah di-endus oleh pemerintah.

Pemerintah pun bertindak. Tanggal 23 Maret 1946, tokoh-tokoh kelompok Persatuan Perjuangan, antara lain Tan Malaka. Mr. A. Subardjo, Sukarni, serta beberapa tokoh lainnya ditangkap, namun usaha kudeta tetap dilakukan oleh kelompok tentara dan laskar-laskar yang bersimpati pada visi/misi politik Persatuan Perjuangan.

Kelompok itu kemudian membalas dengan menculik Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo,  dan  beberapa  menteri  kabinet  lainnya  pada  27 Juni 1946. Keadaan menjadi semakin kritis tidak terkendali yang tentunya sangat membahayakan eksistensi kemerdekaan Indonesia.

Menyikapi keadaan negara waktu itu, tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat  Indonesia dalam keadaan bahaya, dan keesokan harinya, tanggal  29 Juni,  seluruh kekuasaan pemerintahan diambil alih oleh Presiden Sukarno.

Peristiwa 3 Juli

Meskipun tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan telah ditangkap, Mayor Jenderal Sudarsono yang bersimpati pada Persatuan Perjuangan, walau sudah di-endus akan melakukan kudeta, tetap saja Sudarsono memberitahukan akan datang ke Gedung Agung (istana) tanggal 3 Juli 1946 untuk menghadap Presiden Soekarno.

Di tengah  suasana yang demikian tegang dan kritis di republik yang berusia kurang dari satu tahun, datang ke Markas Resimen III  ketua Pemuda Patuk bernama Soendjojo. Kedatangannya sebagai utusan dari Presiden Soekarno untuk menyampaikan pesan kepada Komandan Resimen III Letnan Kolonel Soeharto—menjelaskan kepada Pak Harto bahwa negara sedang terancam perebutan kekuasaan di mana Mayor Jenderal Soedarsono diindikasi terlibat, dan Letnan Kolonel Soeharto diperintahkan untuk menangkapnya.

Pada  saat  pembicaraan  sedang  berlangsung,  datang  utusan dari Istana membawa Surat Perintah dari Presiden Soekarno untuk Komandan Resimen III Letnan Kolonel Soeharto, yang isi surat tersebut  sama dengan yang dibicarakan  Soendjojo dan Pak Harto.

Letnan Kolonel Soeharto menghadapi pendadakan luar biasa besar dan situasi sangat sulit—mendapat perintah langsung dari Presiden untuk menangkap atasannya, Panglima Divisi Mayor Jenderal Soedarsono—namun tidak sesuai dengan herarki militer—perintah kepada Komandan Resimen harus melalui Panglima Besar.

Opsir Koppig

Dalam situasi rumit serta kritis itu, Letnan Kolonel Soeharto mengembalikan surat perintah dari Presiden  dan meminta agar surat  perintah itu diberikan melalui Panglima Besar Jenderal Soedirman—sekaligus Letnan Kolonel Soeharto memberi jaminan bahwa slagorde Resimen III melakukan siaga penuh untuk menjaga  keselamatan  Negara dan Presiden Republik Indonesia beserta  seluruh anggota  penyelenggara  pemerintahan yang  ada di Yogyakarta. Penulis ingin menggambarkan, betapa seorang Komandan Resimen berpangkat Letnan Kolonel memiliki keberanian menegakkan hirarki militer meskipun tidak bersesuaiaan dengan kehendak Presiden. Tentunya resiko dimutasi, penurunan pangkat bahkan yang lebih berat dari itu dapat saja dilakukan oleh Presiden Soekarno kepada Letkol Soeharto, namun Presiden tidak melakukan.

Mendengar jawaban Letnan Kolonel Soeharto, Soendjojo dan utusan Istana sangat nampak kesal dan kecewa namun tidak bisa berbuat lain. Mereka kembali ke Istana dan melaporkan kejadian ini kepada Presiden Soekarno. Kurang dari satu jam, Soendjojo menelepon Letnan Kolonel Soeharto, mengatakan bahwa apa yang dibicarakan tadi dilaporkan kepada Presiden Soekarno—beliau marah besar dan kecewa serta menyebut Letnan Kolonel Soeharto sebagai “Opsir Koppig”.

Setelah memerintahkan siaga penuh kepada batalyon-batalyon dari Resimen III, Letnan Kolonel Soeharto   menghadap Panglima Divisi Mayor Jenderal Soedarsono. Tidak diceritakan kedatangan Soendjojo  dan  utusan  Istana,  tapi  dilaporkan  situasi  keamanan yang tidak kondusif dan adanya laskar pejuang yang belum jelas identitasnya, berencana akan menculik Mayor Jenderal Soedarsono. Karena keselamatan Pak Darsono terancam, Letnan Kolonel Soeharto menyarankan untuk sementara ia pindah ke Markas Resimen III. Seluruh batalyon Resimen III sudah dalam siaga penuh menghadapi segala kemungkinan.  Pada situasi yang sangat tidak kondusif tersebut—Jenderal Soedarsono setuju.

Menjelang magrib Mayor Jenderal Soedarsono datang ke Markas Resimen III. Kepada Letnan Kolonel Soeharto ditunjukkan telegram dari Panglima Besar Jenderal Soedirman yang isinya menyebutkan bahwa Pak Darsono   harus menghadap segera. Untuk keperluan menghadap Panglima Besar, Pak Harto memberikan pengawalan satu kompi  berkendaraan truk.

Menjelang Isya, Pak Harto menerima telepon dari Panglima Besar Jenderal Soedirman, memerintahkan agar Mayor Jenderal Soedarsono harus tetap berada di Markas Resimen III. Pak Harto memberitahu bahwa Mayor Jenderal Soedarsono dengan dikawal satu kompi pasukan sudah meninggalkan markas untuk menemui Panglima Besar Jenderal Soedirman.

Dari pembicaraan per telepon itu ternyata Mayor Jenderal Soedarsono  berbohong kepada Letnan Kolonel  Soeharto  (dalam bukunya Pak Harto mengatakan: “Ada yang mau Ngapusi saya”). Telegram  yang dikatakan dari Pak Dirman pun itu palsu, dan jelas Pak Dirman tidak terlibat dalam konflik politik pada waktu itu.

Tengah malam, Pak Darsono kembali ke Markas Resimen III dengan membawa rombongan para tahanan yang ia keluarkan dari Rumah Tahanan Wirogunan. Pak Darsono menceritakan kepada Letnan Kolonel Soeharto  bahwa ia telah mendapat kuasa dari Pak Dirman untuk besok pagi menghadap Presiden Soekarno di Istana, menyampaikan surat yang malam ini sedang dipersiapkan.

Tidak diberitahu oleh Pak Harto bahwa tadi Pak Dirman menelepon, minta Pak Darsono tidak meninggalkan Markas Resimen. Ternyata Pak Darsono pergi ke Rumah Tahanan Wirogunan, tidak menghadap Pak Dirman. Kecurigaan Pak Harto pada Mayor Jenderal Darsono mulai terkuak.

Menggagalkan Kudeta Tanpa Pertumpahan Darah

Malam itu juga Letnan Kolonel Soeharto memberi informasi ke Istana apa yang terjadi di Markas Resimen—terutama tentang rencana kedatangan Mayor Jenderal Darsono besok pagi ke Istana. Letnan Kolonel Soeharto mempersilakan menangkap sendiri Mayor Jenderal Darsono di Istana besok pagi dan menjamin di luar Istana tidak akan terjadi apa apa.

Tanggal 3 Juli 1946 pagi, Mayor Jenderal Sudarsono bersama tahanan yang baru dibebaskan dari Rumah Tahanan Wirogunan, dengan mengendarai sedan dan truk berangkat ke Istana. Setiba di  Istana  mereka  ditangkap  oleh Pasukan  Pengawal Presiden. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama “Peristiwa 3 Juli”, usaha kudeta pertama di republik ini yang berhasil digagalkan oleh “Opsir Koppig”, tanpa ada letusan sebutir peluru pun yang ditembakkan—tanpa ada satu tetes darah pun yang tumpah.

Memang sejarah tidak mengenal kata andaikan, namun, andaikan pada waktu itu Letnan Kolonel Soeharto melaksanakan perintah Presiden Soekarno menangkap Mayor Jenderal Soedarsono—akan terjadi pertempuran antara pasukan Resimen III dengan pasukan Divisi IX yang didukung laskar-laskar yang bersimpati pada Persatuan Perjuangan—pasti timbul korban yang tidak sedikit dari kedua belah pihak, hal ini tentunya sangat merugikan perjuangan bangsa Indonesia yaitu melawan tentara Belanda yang didukung tentara Sekutu—yang berkehendak menjajah Indonesia kembali.

Dari peristiwa ini dapat dicermati betapa intuisi militer dan politik yang dimiliki oleh Letnan Kolonel Soeharto  yang kemudian terasah lebih tajam dan cermat dalam berbagai “palagan” yang dipimpinnya, termasuk dalam menggagalkan kudeta berdarah G30S/PKI, tanpa pertumpahan darah yang massif.

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, terjalin kerjasama antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Letnan Kolonel Soeharto di Yogyakarta, salah satunya dan paling fenomenal adalah—Serangan Oemoem 1 Maret 1949. Dan pada tahun 1973, kedua tokoh ini memimpin bangsa Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

* Noor Johan Nuh, penulis buku, pegiat Forum Yayasan Kajian Citra Bangsa (YKCB)