NTB Pantau Guru Berpolitik di Media Sosial

MATARAM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (NTB) memantau aktivitas berkaitan dengan politik yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah di media sosial. Pemantauan dilakukan karena kegiatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dalam rangkaian Pilkada 2018.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Suruji mengatakan, ada petugas khusus yang disiapkan untuk mengingatkan guru dan kepala sekolah agar tidak bermain politik. “Secara resmi dinas sudah mengingatkan melalui surat edaran kepada seluruh guru SMA dan SMK untuk tidak terlibat politik pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 Juni 2018,” ujarnya, Minggu (18/2/2018).

Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) disebut Suruji, secara tegas melarang pegawai negeri sipil terlibat politik.

Sementara dari pemantauan yang dilakukan, masih ada kepala sekolah yang terpantau memposting di grup WhatsApp’ terkait berita politik. “Kami ingatkan. Tapi kalau sudah diberi isyarat belum paham juga, kami kirimkan edaran Kemendagri, dan Kemepan RB,” tandasnya.

Kaitan dengan pengumpulan guru SMA/SMK menjelang pilkada, Suruji membantah jika hal tersebut ada kaitannya dengan politik. Menurutnya, seluruh kepala sekolah dikumpulkan dalam satu lokasi beberapa waktu lalu berkaitan dengan proses konsolidasi dan pembinaaan.

Kegiatan tersebut diklaim sudah berlangsung secara bertahap di Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa. Pembinaan tersebut bertujuan memberikan pengarahan tentang bagaimana membangun soliditas sesama kepala sekolah. Selain itu dimanfaatkan untuk sosialisasi bagaimana memanfaatkan potensi yang ada seoptimal mungkin untuk kemajuan diri pribadi dan dunia pendidikan NTB.

“Pembinaan tersebut tidak ada kaitan dengan politik. Pembinaan terus-menerus berlangsung karena itu tanggung jawab pemerintah provinsi. Mau ada atau tidak pilkada,” tandasnya.

Suruji membantah pandangan berbagai pihak bahwa ada intervensi dari Pemerintah Provinsi NTB agar para kepala sekolah mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada serentak. Terlebih SMA dan SMK sudah berada di bawah pengelolaan provinsi.

Kondisi saat ini menurut Suruji sudah berbeda dengan ketika SMA dan SMK masih berada di bawah pengelolaan pemerintah kabupaten dan kota. Ketika itu, jarak komunikasi para kepala sekolah dengan pembina kepegawaian sangat dekat, sehingga terimbas politik sangat kuat.

“Kalau sekarang di provinsi jauh. Jadi gubernur juga tidak memantau satu per satu, tidak mengenali satu per satu siapa kepala sekolah, sehingga tidak seperti ketika di kabupaten dan kota. Provinsi tidak semudah itu mengintervensi,” pungkas Suruji. (Ant)