Transparansi Data Pasien Tuberkulosis Sulit Diakses

YOGYAKARTA – Peneliti Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan (PMPK) Fakultas Kedokteran UGM, Prof Laksono Trisnantoro menilai, sudah terjadi fragmentasi sistem kesehatan antara jalur jaminan kesehatan nasional (BPJS) dan pelayanan kesehatan yang ada saat ini.

Salah satu contohnya terlihat dalam program pelayanan penyakit Tuberkulosis (TB). Laksono menilai, selama ini tidak ada koordinasi bersama antara pengelola TB, kabupaten, rumah sakit dan BPJS. Hal itu membuat data mengenai penanganan TB tidak jelas.

“Data mengenai biaya yang dikeluarkan untuk TB sulit dihitung dalam konteks klaim di rumah sakit, tidak ada transparansi mengenai mengapa terjadi defisit di BPJS. Penyebab defisit selama 4 tahun ini juga tidak pernah dibahas dengan jelas,” kata Laksono di UGM, belum lama ini.

Menurut Laksono, sejak adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), data mengenai program TB juga dinilai tidak mudah untuk didapatkan. Hal itu terjadi karena pengelola TB baik di pusat, provinsi, maupun di tingkat kabupaten kehilangan data yang seharusnya bisa dianalisis.

“Pengelola TB semakin sulit mengukur efisiensi dan akuntabilitas program TB. Karena data yang ada di BPJS, dikelola secara sentralistik dengan tidak ada kesempatan untuk melakukan analisis di level kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional,” katanya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM Prof Adi Utarini mengungkapkan, semestinya data mengenai TB bisa dilakukan secara komprehensif. Terlebih secara umum pasien TB berobat di rumah sakit pemerintah. “Seharusnya memang data lebih mudah diakses. Karena kan sebagian besar pasien TB berobat ke rumah sakit pemerintah,” katanya.

Selain soal data, Adi Utarini juga mengungkapkan permasalahan lain, terkait masih sulitnya mengetahui rujukan penanganan TB dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit. Padahal menurutnya, data tentang rujukan pasien TB yang melakukan rawat jalan atau rawat inap serta treatment yang diberikan, sangat penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas keberhasilan penanganan TB.

Menyikapi hal tersebut, mereka pun berharap agar pihak BPJS maupun rumah sakit dapat lebih terbuka dalam melaporkan pasien TB yang melakukan perawatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyembuhan pasien TB.

“Dengan begitu akan bisa diketahui data persentase pasien yang sembuh dan yang tidak,” imbuh Prof Tjandra Yoga dari perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kantor regional Asia Tenggara.