MEULABOH – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero merespon dan menyambut baik rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang kembali memprogramkan pemberian listrik gratis kepada pelanggan di wilayah kerjanya.
Manager PT PLN Area Meulaboh, Redi Zusanto mengatakan, jumlah kuota penerima ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Sementara pihaknya hanya menagih dan menerima pembayaran sesuai penggunaan daya.
“Kami hanya menagih saja setiap bulan kepada pemda, jumlah penerima subsidi listrik ini ditentukan oleh Pemkab Aceh Barat sendiri. Saya pikir program ini bagus dan juga sudah berjalan. Tahun lalu lunas semuanya tidak ada tunggakan lagi,” kata Redi, Minggu (14/1/2018).
Saat ini untuk program di 2018 Pemkab Aceh Barat belum menyampaikan secara resmi rencana pemberian subsidi kepada masyarakat di wilayah kerjanya tersebut. Namun PT PLN disebutnya tetap memberikan merespon karena mekanisme pemberian bantuan tersebut lumayan membantu tugas PLN.
Program listrik gratis diberikan kepada pelanggan rumah tangga dengan penggunaan daya dua ampere 450 volt dan pengguna empat ampere 900 volt. Sementara perhitungan besaran tagihan yang harus dibayar berdasarkan pemakaian listrik prabayar.
Penggunaan kWH prabayar akan memudahkan penagihan biaya pemakaian karena terukur dengan pembelian setiap pemakaian. “Pengguna listrik subsidi pemerintah dan digratiskan oleh Pemkab itu tidak akan tertunggak rekening pelanggan. Dalam waktu dekat kami akan duduk membahas rencana program ini, bagaimana mekanismenya masih kita tunggu. Kalau memang menggunakan kWh prabayar maka kita siap menggantikan dari pascabayar ke prabayar, sesuai mekanisme,” tuturnya.
Terkait dengan penggantian kWh atau meteran listrik disebut Redi, tidak dipungut biaya apapun. Pelanggan hanya perlu datang ke PT PLN mengajukan pergantian secara mandiri, membeli voucher pemakaian pertama Rp20 ribu dan menyediakan materai 6.000 satu lembar.
Pemab Aceh Barat pada 2018, mengalokasikan dana senilai Rp3,5 miliar untuk program listrik gratis. Subsidi pemerintah diberikan kepada 10 ribu pelanggan masyarakat miskin, anggaran tersebut dengan perhitungan satu rumah tangga pelanggan Rp30 ribu per bulan.
Redi Zusanto, menyampaikan, dirinya tidak khawatir terjadi tunggakan seperti terjadi pada tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Jaya. Rasa optimis tersebut dikarenakan, perhitungan pemakaian menggunakan meteran pascabayar sehingga jumlahnya sulit di akumulasi pemda.
Saat ini Pemkab Aceh Jaya akan melanjutkan program listrik gratis dengan menggunakan KwH prabayar. Sebagai perusahaan yang memberi jasa, pihaknya akan bersinergi dengan pemda setempat untuk menyukseskan.
“Pemkab Aceh Jaya sudah berkomitmen, melanjutkan program subsidi listrik. Memang pernah mereka (pemda) Aceh Jaya terjadi tunggakan lumayan besar karena saat itu ada pelanggan penerima subsidi masih menggunakan pascabayar,” pungkasnya. (Ant)