Eropa Dukung Yerusalem Timur Jadi Ibu Kota Palestina

BRUSSELS – Uni Eropa meyakinkan Presiden Palestina Mahmoud Abbas bahwa kelompok tersebut mendukung rencana menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina. Langkah itu adalah bentuk penolakan Uni Eropa atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dalam pertemuan di Brussels dengan menteri luar negeri Uni Eropa, Abbas mengulangi seruannya untuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Dia mendesak pemerintah Uni Eropa segera mengakui negara Palestina, dengan alasan bahwa itu tidak akan mengganggu perundingan dengan Israel mengenai penyelesaian secara damai untuk wilayah tersebut.

Sementara Abbas tidak menyebut langkah Trump terkait Yerusalem atau kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke kota tersebut pada Senin (22/1/2018). Kehadirannya di markas besar Uni Eropa di Brussels ditangkap pejabat Eropa sebagai kesempatan untuk menunjuk kembali keputusan Trump pada 6 Desember tahun lalu yang ingin memindahkan kedutaan besar AS ke Yerusalem.

Komisioner Tinggi Uni Eropa Frederica Mogherini menyebut, pemindahan kedutaan tersebut sebagai rujukan terselubung untuk pengakuan Trump terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dia meminta mereka yang terlibat dalam upaya itu berbicara dan bertindak dengan bijak serta penuh rasa tanggung jawab.

“Saya ingin meyakinkan Presiden Abbas tentang komitmen tegas Uni Eropa terhadap solusi dua negara dengan Yerusalem sebagai ibu kota bersama kedua negara,” kata Mogherini, Senin (22/1/2018).

Sebelum bertemu dengan Abbas, Mogherini mengatakan secara blak-blakan, bahwa ada masalah dengan Yerusalem. Apa yang dilakukan oleh Donald Trump disebutnya sebagai sebuah eufemisme yang sangat diplomatis.

Wakil Menteri Luar Negeri Jerman Michael Roth mengatakan, bahwa keputusan Trump telah membuat perundingan damai lebih sulit. Namun untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestinas semua pihak harus ikut serta dan aktif dalam proses penyelesaiannya.

Abbas menyampaikan bahwa dia hanya akan menerima sebuah panel luas yang didukung secara internasional untuk menjadi perantara perundingan damai dengan Israel. “Kami ingin melanjutkan jalan negosiasi. Kami bertekad untuk menyatukan kembali orang dan tanah kami,” tandas Abbas

Namun, seruannya agar Uni Eropa segera dan secara resmi mengakui keberadaan Palestina tidak mungkin segera dijawab, kata dua diplomat senior Uni Eropa. Sementara sembilan pemerintah Uni Eropa termasuk Swedia dan Polandia telah mengakui Palestina.

Kelompok 28 negara tersebut mengatakan bahwa pengakuan tersebut harus datang sebagai bagian dari penyelesaian perdamaian. Hanya Slovenia yang baru-baru ini mengangkat kemungkinan untuk mengakui negara Palestina. Sebuah komite parlemen akan mempertimbangkan masalah tersebut pada 31 Januari mendatang. Namun tetap tidak jelas kapan parlemen bisa mengakui Palestina.

Hal itu mencerminkan peran ganda Uni Eropa sebagai donor bantuan terbesar Palestina dan mitra dagang terbesar Israel. Bahkan jika pemerintah Uni Eropa menolak permukiman Israel di atas tanah yang diduduki Israel sejak perang 1967 – termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.

Uni Eropa juga ingin agar Palestina tetap terbuka terhadap rencana perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat. Abbas mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi antara pengakuan (dari Palestina) dan dimulainya kembali perundingan (perdamaian).

Sebaliknya, Prancis ingin mendorong Uni Eropa untuk menawarkan hubungan perdagangan yang lebih dekat melalui kesepakatan Uni Eropa yang disebut, sebuah perjanjian Uni Eropa yang mencakup akses tak terbatas ke 500 juta konsumen, bantuan dan hubungan politik dan budaya yang lebih dekat.

“Kami ingin mengatakan kepada Mahmoud Abbas bahwa kami ingin bergerak menuju sebuah kesepakatan asosiasi dan untuk memulai prosesnya,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian.

Hanya saja beberapa diplomat menyebut, menawarkan kesepakatan asosiasi Uni Eropa untuk Palestina merupakan upaya yang penuh dengan kesulitan. Berdasarkan atas peraturan UE, kesepakatan tersebut perlu disepakati dengan negara berdaulat. Prancis berpendapat bahwa Uni Eropa memiliki kesepakatan asosiasi dengan Kosovo, yang kemerdekaannya tidak diakui oleh semua negara, termasuk anggota Uni Eropa Spanyol. (Ant)