Distan NTB Optimis Produksi Padi 2018 Meningkat
MATARAM – Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distan) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Husnul Fauzi, optimis produksi padi NTB 2018 akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kalau melihat pertumbuhan tanam padi petani di NTB, rata-rata cukup bagus, sehingga kita optimis hasil panen akan lebih besar di 2018, mudah-mudahan saja lancar dan tidak ada kendala”, kata Fauzi, di Mataram, Senin (22/1/2018).
Selain masalah pengairan tanaman padi lahan basah maupun tadah hujan, juga tidak ada masalah dan bahkan lebih dari cukup, sehingga tidak akan mengganggu pertumbuhan sampai padi berisi.
Hanya saja, yang perlu diwaspadai adalah penyakit yang menyerang tanaman padi, karenanya kontrol harus rutin dilakukan, termasuk melakukan penyemprotan obat pestisida ketika diserang penyakit.
“Panen pertama 2018 sendiri diperkirakan akan mulai berlangsung Maret 2018”, katanya.
Panen tersebut sekaligus menutupi kebutuhan persediaan beras NTB, tanpa harus melakukan impor dan saat ini stok yang tersedia di gudang Bulog masih aman untuk memenuhi kebutuhan beras NTB hingga lima bulan mendatang.
Pada 2017, Pemprov NTB mencanangkan target produksi padi menembus 2,4 juta ton. Dari target itu, produksi sampai bulan September hanya mencapai 2,3 juta ton, dengan luas lahan tanam dicanangkan seluas 475.000 hektare. Sementara pemerintah pusat, melalui Kementerian Pertanian menargetkan Provinsi NTB mencapai areal tanam seluas 503.000 hektare.
“Target pusat ini realisasinya menjadi 92 persen, dan untuk target provinsi tercapai 98 persen target tanam,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, juga mengatakan, hasil panen padi NTB 2018 akan meningkat dan mencukupi untuk kebutuhan beras masyarakat NTB, sehingga tidak perlu melakukan impor dari luar. “Kalau kita di NTB selama ini masalah beras tidak pernah ada masalah, bahkan tidak hanya surplus, NTB juga mengirim beras ke beberapa daerah tetangga seperti NTT dan Bali, jadi jelas beras impor kita tolak masuk NTB” katanya.
Amin mengatakan, penolakan rencana impor beras oleh pemerintah pusat, bukan berarti melawan pemerintah pusat, tapi khusus untuk beras impor, biar daerah lain yang membutuhkan diberikan. “Kalau NTB, cukup”, pungkasnya.