Nasrul Abit Usulkan Kemenkeu Adakan Asuransi Korban Bencana
PADANG – Memberikan asuransi terhadap korban dampak bencana menjadi pembicaraan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Keuangan pada acara Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region di Kota Padang.
Buktinya, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengadakan asuransi kepada masyarakat yang terkena dampak bencana khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Ia menyebutkan, Sumbar yang terbagi 12 kabupaten dan 7 kota, terdapat 3 dari 7 kota tersebut memiliki indeks resiko bencana yang tinggi, diantaranya Padang, Padang Pariaman, dan Kepulauan Mentawai.
Menurutnya, dalam menyikapi bencana yang terjadi di masyarakat, diperlukan peningkatan kapasitas dan kerangka kebijakan domestik, untuk memperkuat ketahanan fisikal dalam mengatasi resiko finansial yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi.
“Sumbar cukup sering dilanda bencana, seperti baru-baru ini bencana kebakaran yang terjadi di Kota Bukittinggi. Lalu bencana banjir bandang,” katanya, Selasa (5/12/2017).
Nasrul menilai, solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait ganti rugi akibat bencana itu, yakni perlu adanya anggaran dalam hal memberikan asuransi terhadap terdampak bencana yang merupakan korban bencana, yang dikategorikan kurang mampu.
Nasrul menjelaskan, meski sudah ada anggaran dana untuk tanggap darurat dari Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sudah bagus dan respon cepat. Namun, persoalan muncul di saat pascabencana.
“Kalau pascabencana dilihat tidak ada dana yang bisa untuk untuk membantu terdampak bencana. Nah, kondisi seperti ini yang saya maksud perlu adanya anggaran untuk memberikan asuransi,” tegasnya.
Selain tentang penanganan ganti rugi bencana alam, soal kesiapsiagaan juga perlu diperhatikan. Untuk itu, Nasrul juga meminta agar seluruh kabupaten dan kota mempersipakan resiko bencana, dengan cara menyiapkan shalter-shalter, tempat pengungsian, pemuda siaga bencana, dan masyarakat siaga bencana.
Maka dari itu, Sumbar sangat mendukung dengan adanya Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Seminar on Disaster Risk Financing in The Asia Pasific Region, yang dilaksanakan di Kota Padang, sehingga bisa berdiskusi tentang perkembangan terkini atas kebijakan pembiayaan resiko dan asuransi bencana di dalam negeri.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, terkait APBN 2018 pemerintah telah menetapkan penerimaan APBN 2018 Rp1.894,7 dan belanja Rp 2.207 triliun. Sedangkan defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto dipatok 2,19 persen.
“Saya tidak ingin merevisi APBN 2018. Karena perubahan APBN selalu terjadi di pertengahan tahun,” katanya.
Pada APBN 2018, pemerintah menaikkan target penerimaan pajak jadi Rp 1.609,4 triliun atau tumbuh 9,3 persen dari APBN Perubahan di 2017. Ia melihat, dengan target pajak sebesar tersebut, cukup ideal di postur anggaran negara tahun depan.
Tidak hanya itu, ia juga menyatakan bahwa pemerintah optimis tidak akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Hal ini dikarenakan anggaran dan target yang ditetapkan sudah kredibel.