MATARAM – Penggunaan dan pemanfaatan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh seluruh Kepala Daerah kabupaten/kota dan satuan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan bisa tepat sasaran dan bisa memberikan rasa keadilan dalam pemanfaatan bagi masyarakat.
“Kepada kepala daerah kabupaten/kota maupun kepala satuan kerja, supaya dalam penggunaan dana DIPA melalui berbagai program pembangunan harus dipastikan bisa tepat sasaran dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat,” kata Gubernur NTB, Zainul Majdi di Mataram, Jumat (15/12/2017).
Menurut Majdi, kesalahan penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya harus bisa dijadikan sebagai pembelajaran dan bahan evaluasi untuk lebih hati-hati dan cermat dalam penggunaan anggaran tahun 2018.
Lanjut Majdi, jangan sampai uang yang besar, jumlahnya secara angka tertulis dalam dokumen, tetapi tidak dapat tersentuh kemanfaatannya oleh masyarakat. Hanya tersimpan di institusi keuangan, seperti bank.
“Seluruh pemangku kebijakan agar amanah dalam melaksakan program pembangunan dan memastikan jumlah yang besar itu bisa kembali dalam bentuk program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Majdi.
Dalam kesempatan tersebut Majdi juga menekankan pentingnya sinergi, konsistensi dan sikap konsekuen dalam menjalankan anggaran, mengingat pemerintahan adalah sistem yang terintegrasi, mulai dari pusat ke daerah, termasuk hingga ke ujung tombak pemerintahan di desa.
Dalam menjalankan APBD 2018, penyelenggara pemerintahan khususnya bupati/walikota juga diimbau untuk terus memantau, menyisir dan mengevaluasi keseluruhan item, guna terpenuhi kriteria tujuan APBD 2018, yakni menjadi instrumen pertumbuhan yang berkeadilan.