ICMI Jabar Sikapi Pernyataan Ketum Terkait Jabatan Presiden Dua Periode

JAKARTA — Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Jawa Barat mengeluarkan pernyataan sikap terhadap pernyataan Ketua Umum ICMI, Jimly Asshiddiqie yang menyatakan mendukung Joko Widodo untuk menjabat presiden RI selama dua periode.

Melalui pernyataan sikap yang diterima Cendana News, Sabtu (9/12/2017) siang, disebutkan bahwa pernyataan tersebut tidaklah pandangan dari organisasi, namun dari pendapat pribadi Jimly Asshiddiqie.

Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua ICMI Orwil Jabar, Prof.Dr. Moh, Najib, Mag dan sekretaris, Dr Ujang Saefullah menyebutkan, organisasi ICMI merupakan bukan organisasi Partai Politik.

Disebutkan, pernyataan tersebut adalah merupakan pandangan pribadi dan bukan pernyataan atau sikap organisasi ICMI, karena pernyataan tersebut tidak dilakukan melalui proses rapat, musyawarah, atau mekanisme organisasi.

“Setelah kita melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan juga kepada beberapa pengurus  Harian ICMI  Pusat, bahwa pandangan tersebut  bersifat spontan,  diakui  sebagai pandangan pribadi, bukan pandangan organisasi ICMI, karena selama ini  secara kelembagaan ICMI belum pernah membahas  dan menetapkan keputusan dukungan kepemimpinan Presiden dua periode,” tulis dalam pernyataan tersebut.

Disebutkan juga, ICMI merupakan organisasi kemasyarakatan, bukan organisasi Partai Politik. Berdasarkan AD – ART  ICMI , bahwa ICMI merupakan organisasi  kecendekiawanan, yang bertujuan untuk mengabdi dalam upaya menciptakan masyarkat madani. Sehingga dengan demikian pernyataan  yang bersifat politis itu  sama sekali  bukan bagian sikap organisasi.

ICMI Orwil Jawa Barat sangat menyayangkan atas  Pernyataan tersebut, dan menyatakan menolak dengan pandangan pribadi Ketua Umum, dan meminta untuk mengklarifikasi dan maralat pernyataan tersebut  karena pernyataan  itu menimbulkan kesimpangsiuran, di satu sisi pernyataan itu merupakan pandangan pribadi tetapi  disampaikan di forum  resmi organisasi.

Secara kelembagaan, ICMI tidak pernah memiliki pandangan untuk melakukan dukungan terhadap kepemimpinan Presiden  dua periode, karena penetapan kepemimpinan presiden dua periode atau satu periode itu adalah ranah partai politik, dan tidak ada nomenklatur dalam peraturan perundangan yang menyebutkan  periode Presiden Sepuluhtahunan  (periode jabatan presiden 10 tahun), tetapi yang ada adalah periode  jabatan Presiden adalah Limatahunan (periode 5 tahun).