Wali Kota Banjar Dukung Kepolisian Awasi Dana Desa

BANJAR – Wali Kota Banjar, DR. Hj. Ade Uu Sukaesih, S.Ip., M.Si., mendukung pihak kepolisian yang turut andil dalam pengawasan penggunaan dana desa (DD) yang dilakukan pemerintah desa di wilayah Kota Banjar, Jawa Barat.

Hal ini sebagaimana kesepakatan antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

“Dengan ikutnya pihak kepolisian mengawasi penggunaan dana desa, tentunya akan sangat membantu pihak desa dalam melakukan pengelolaan dana tersebut. Diharapkan, dengan kerja sama yang dibangun oleh pihak kepolisian dengan aparat desa, pengelolaan dana desa akan semakin baik lagi,” ungkap Ade Uu Sukaesih, saat membuka acara apel sinegritas tiga pilar dan sosialisasi pendampingan dana desa di wilayah Kota Banjar, di Ruang Rapat Aula Setda Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (29/11/2017) sore.

Menurut Ade Uu, dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian, perangkat desa akan lebih berhati-hati dalam penggunaan dana desa.

“Langkah yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian PDTT dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa, bersama pihak kepolisian ini adalah sebagai upaya pemerintah dalam menyelamatkan dan menggunakan uang negara,” ujarnya.

Ade Uu berharap, penggunaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa di wilayah Kota Banjar ini ke depan akan lebih baik lagi. Serta jalinan komunikasi antara pemerintah kota dan kepolisian dalam hal pengawasan, pemantauan penggunaan dana desa, akan lebih intens lagi.

Sehingga, diharapkan tidak ada penyelewengan uang negara yang terjadi dan dilakukan oleh aparatur pemerintah desa di wilayah Kota Banjar. “Mari kita bersama-sama dengan pihak kepolisian, mengawasi dan menyelampatkan uang negara, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,” katanya.

Hadir dalam acara tersebut, di antaranya Kapolres Kota Banjar, AKBP Twedi AB., S.Sos., S.I.K., MH., Danramil Banjar, Mayor Inf Agung Subekti, para Kepala SKPD, para Kepala Desa dan Lurah, dan para Ketua BPD.