Penyelidikan Kasus Korupsi di Arab tak Berdampak Pada Investasi

BONN – Penyelidikan kasus korupsi di Arab Saudi hanya terkait dengan beberapa pribadi. Kebijakan tersebut diyakini tidak akan menghalangi keberadaan penanaman modal asing yang ada di kerajaan tersebut.

Menteri Energi setempat Khalid al Falih mengatakan, tindakan keras berupa penyelidikan kasus korupsi tersebut dinilai sudah sangat terlambat saat diterapkan. Namun demikian diyakini tidak berdampak pada rencana mengapungkan saham raksasa minyak Saudi, Aramco.

“Semua orang mengerti bahwa ini adalah urusan dalam negeri, yang terbatas, sehingga pemerintah hanya sekedar membersihkan bagian dalam pemerintahannya,” katanya di sela-sela konferensi iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bonn, Jerman, Kamis (16/11/2017).

Calon raja Arab Saudi memperketat cengkeraman kekuasaannya melalui gerakan penumpasan korupsi. Gerakan tersebut telah  menangkap bangsawan, menteri dan pemodal, termasuk hartawan Alwaleed bin Talal, salah satu pengusaha paling menonjol di kerajaan itu.

Langkah Pangeran Mohammed bin Salman melawan elit politik dan bisnis Saudi juga menargetkan kepala Garda Nasional, Pangeran Miteb bin Abdullah, yang telah ditahan dan digantikan oleh Pangeran Khaled bin Ayyaf. Menteri energi tersebut mengatakan bahwa banyak investor asing yang telah melakukan bisnis di Arab Saudi selama beberapa dekade akan mengatakan bahwa mereka belum melihat adanya korupsi dalam interaksi mereka dengan pemerintah Saudi atau dengan entitas Saudi.

“Ini tindakan keras tetapi tidak berdampak pada investasi langsung asing. Tidak ada dampak apapun pada keterbukaan kerajaan, arus modal dan lingkungan investasi terbuka kami yang luas,” tambahnya.

Rencana Arab Saudi untuk mengapungkan sekitar lima persen saham Aramco dalam penawaran umum perdana (IPO) adalah inti dari Visi 2030. Tercatat sebuah rencana reformasi yang luas untuk mendiversifikasi ekonomi Saudi di luar minyak. Falih mengatakan sebuah keputusan belum dibuat mengenai di mana daftar akan dibuat.

Pada pertemuan mendatang Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Wina pada akhir bulan ini, akan memutuskan nasib pemotongan produksi minyak dunia, Falih mengatakan bahwa perpanjangan melampaui batas akhir Maret 2018 diperlukan untuk menyeimbangkan pasar minyak.

OPEC dan sepuluh penghasil minyak lain, yang dipimpin Rusia, pada tahun lalu sepakat membatasi produksi sekitar 1,8 juta barel per hari untuk menyingkirkan kelebihan pasokan di pasar. (Ant)