Penanganan Kemiskinan dan RTLH, Prioritas NTB

Jurnalis: Turmuzi - 20 Nov 2017 - 15:49

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi NTB, Supran/Foto: Turmuzi

MATARAM – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Supran mengatakan, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB 2018 lebih banyak diprioritaskan untuk penanganan masalah kemiskinan dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat tidak mampu.

“Masalah penangan kemiskinan dan RTLH jadi prioritas utama penggunaan APBD termasuk dana transfer dari pemerintah pusat tahun 2018,” kata Supran di Mataram, Senin (20/11/2017).

Ia mengatakan, saat ini proses pembahasan anggaran 2018 masih sedang berlangsung di DPRD NTB dan tinggal menunggu persetujuan. Mudah-mudahan saja proses pembahasan bisa cepat selesai supaya nanti bisa cepat dieksekusi.

Dikatakan, selain itu, tahun 2018, Pemprov NTB juga akan memproyeksikan pengurangan belanja rutin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak terlalu substantif, termasuk mengurangi anggaran percepatan infrastruktur.

“Untuk tahun 2018 sendiri, dana transfer daerah NTB dari pemerintah pusat lebih besar, yaitu 3. 308.000.000.000 triliun dibandingkan dana transfer 2017 senilai 3. 290.000.000.003,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Percepatan Penurunan Kemiskinan Daerah (TP2KD) yang juga Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin juga memastikan akan menaikkan anggaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2018 dari tahun 2017 senilai 1,7 triliun, tapi ditanya besarannya, Amin enggan menyebutkan nilai pastinya, karena masih dalam pembahasan di DPRD NTB.

Selain itu ia juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait program pengentasan kemiskinan, baik melalui program SKPD Pemprov NTB maupun dengan Kabupaten/Kota, terkait hasil rilis BPS NTB, dimana kemiskinan di NTB 2017 berjalan stagnan di angka 16,7 persen.

Pihaknya mengaku juga akan mengevaluasi kembali ratusan program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan melalui SKPD maupun Bupati/Walikota di NTB.

“Saya belum melihat data yang dirilis BPS, coba nanti kita lihat sebagai bahan evaluasi kembali semua program pengentasan kemiskinan yang telah dijalankan,” kata Amin.

Ia mengatakan ada sekitar 157 kegiatan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan, yang termuat dalam MoU TP2KD dengan seluruh bupati dan walikota di NTB.

Semakin kecil angka kemiskinan, pengentasan kemiskinan dinilai semakit sulit. Hal tersebut semakin sulit dikarenakan harus berhadapan dengan kemiskinan absolut.

Sementara untuk anggaran pembangunan RTLH 2017, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran senilai 26 miliar untuk 1.100 RTLH dari total RTLH sebanyak 5.000 unit. Untuk tahun 2018, Pemprov NTB mengusulkan anggaran senilai 33 miliar.

“Total RTLH yang telah dibangun Pemprov NTB. Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB telah mencapai 3.900 unit,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. I Gusti Bagus Sugihartha.