SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, berharap ada kebijakan pusat yang memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyerap produksi sagu setempat, guna menjaga harga jual di tingkat petani.
“Kami meminta perhatian dari pemerintah pusat, dalam hal ini Perum Bulog untuk membeli produksi sagu Meranti dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan petani yang selama ini masih rendah,” kata Bupati Kepulauan Meranti, Irwan, melalui siaran persnya, Minggu (5/11/2017).
Menurut Bupati, selama ini keterbatasan jangkauan pasar dan tidak adanya tempat untuk menjual yang dikendalikan pemerintah membuat harga sagu hasil produksi Meranti dibeli dengan murah sekali oleh tengkulak, sehingga tidak bisa mendorong ekonomi petani secara maksimal.
“Kendala yang kami rasa bukan dari budi daya, tapi bagaimana menciptakan pasar pascaproduksi,” ujar Bupati.
Ia menjelaskan, dengan luasan kebun sagu Meranti 167 ribu hektare, potensi produksi petani cukup menjanjikan jika ditopang harga yang bagus. Dalam artian harga yang bagus di sini adalah petani benar-benar menikmati nilai jual sagu sebenarnya tanpa terjerat oleh tengkulak yang mematok jauh di bawah pasar.
“Petani menderita, karena sulit menjual hasil produksi sebab segmen pasar amat terbatas,” ujar Bupati.
Sejauh ini pemasaran sagu kering dan basah masih lewat tengkulak yang mengirim ke Cirebon dari sana baru dipasarkan ke daerah lainnya. “Akibatnya, harga sulit dinaikkan, bahkan kalau Papua Maluku (penghasil sagu lainnya) panen, maka harga produksi Meranti semakin turun,” jelas Irwan.
Untuk itu, sambung dia, dalam rangka menyelamatkan ekonomi para petani sagu di daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan negara tetangga Malaysia serta Singapura itu, diharapkan perlu campur tangan pemerintah pusat melalui Perum Bulog untuk menyerap produksi sagu Meranti, guna menciptakan kestabilan harga di pasaran.
“Seandainya Bulog bisa membeli dengan harga standar tertentu, maka akan menciptakan stabilitas harga sagu dan petani Meranti bisa sejahtera,” papar Bupati.
Dengan campur tangan Pemerintah melalui Bulog untuk membeli hasil produksi sagu petani, diyakini akan dapat mendukung dan mensukseskan program ketahanan dan kedaulatan pangan Nasional yang menjadi promosi dan sosialisasi dari daerah hingga tingkat pusat.
“Kami berharap sagu yang sebelumnya dinilai sebagai makanan masyarakat kelas bawah atau komoditas marginal dapat menjadi andalan nasional yang sangat menjanjikan di masa depan,” papar Bupati.
Selain itu, dengan keterbatasan anggaran Kabupaten dalam membangun Idustri Hilir Sagu, juga butuh campur tangan pemerintah pusat agar hasil mendapatkan nilai tambah (Added Value). “Kami juga berharap campur tangan pemerintah pusat, sehingga hilirisasi dapat mengolah sagu menjadi kosmetik, Bio Etanol dan lainnya dan petani juga mendapatkan nilai tambah”, pungkasnya. (Ant)