Kongres Setujui Peradilan Peralihan untuk Mantan Pemberontak FARC
BOGOTA – Majelis rendah Kolombia mendukung rancangan undang-undang untuk mengatur peradilan peralihan di bawah kesepakatan perdamaian negara tersebut dengan pemberontak Marxis FARC. Termasuk pengadilan khusus guna mengadili pemimpin gerilyawan untuk kejahatan perang.
Rancangan undang-undang tersebut disetujui dengan beberapa perubahan dan dianggap sebagai landasan kesepakatan perdamaian. Pemerintah Kolombia dan FARC atau Pasukan Revolusioner Kolombia telah menandatangani kesepakatan damai tahun lalu.
Di dalam rancangan tersebut, pengadilan khusus akan memberi hukuman pilihan, termasuk bagi mantan pemimpin gerilya, yang dihukum karena kejahatan perang selama perang lima dasawarsa. Di bawah kesepakatan perdamaian itu, yang dihukum tidak akan ditempatkan di penjara tradisional.
Majelis rendah membuat perubahan pada naskah tersebut, yang telah disepakati bulan ini oleh Senat. Begitu ada kesepakatan tentang perubahan, rancangan undang-undang akan diajukan ke Presiden Juan Manuel Santos untuk ditandatangani menjadi undang-undang.
“Dengan langkah ini, kita bergerak menuju perdamaian, peradilan transisional menjamin hak korban dan menetapkan dasar untuk rekonsiliasi warga Kolombia,” ujar Santos.
Kongres hingga akhir bulan juga mengeluarkan persetujuan terhadap undang-undang tersebut dengan menggunakan mekanisme jalur cepat yang disetujui pengadilan untuk mengurangi jumlah perdebatan yang dibutuhkan. Hal itu dianggap upaya untuk menerapkan kesepakatan damai secepat mungkin.
FARC, yang sekarang menjadi partai politik yang dikenal sebagai Revolutionary Alternative Common Force, telah menentang adanya perubahan terhadap kesepakatan awal, termasuk ekstradisi atas kejahatan yang dilakukan setelah demobilisasi. Undang-undang tersebut, yang juga berlaku bagi anggota militer yang telah dituduh melakukan kekejaman, adalah bagian dari kesepakatan yang memungkinkan lebih dari 11.000 anggota FARC untuk meletakkan senjata mereka dan memasuki dunia politik.
Dengan modifikasi tersebut, FARC akan dapat berpartisipasi dalam politik, namun menghadapi risiko kehilangan keuntungan jika melakukan pelecehan seksual pada minoritas. Mereka juga dapat diekstradisi untuk kejahatan yang dilakukan setelah puncak proses perdamaian.
“Kami telah mencapai kesepakatan. Setiap anggota FARC yang melakukan kejahatan lain akan segera meninggalkan rezim khusus dan pergi ke yurisdiksi biasa. Kejahatan seksual tidak akan terlindungi,” kata Pemimpin Majelis Rendah Rodrigo Lara.
Pemimpin FARC Rodrigo Londono yang dicalonkan menjadi presiden untuk pemilihan tahun depan mengatakan, ada perubahan yang membahayakan pelaksanaan perjanjian damai tersebut. Berdasarkan atas kesepakatan, FARC akan memiliki 10 kursi, yang dijamin, di Kongres hingga 2026. Kelompok tersebut akan mengumumkan daftar calon untuk pemilihan pada tahun depan. (Ant)