Keuangan Syariah, Arus Baru Ekonomi Indonesia
JAKARTA – Forum Ijtima’ Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ke 13 yang bertajuk “Peningkatan Kompetensi DPS Melalui Pengembangan Wawasan dan Standarisasi Profesi dalam Rangka Arus Baru Keuangan Syariah” telah digelar. Salah satu hal yang mengemuka adalah pembahasan bahwa keuangan syariah telah menjadi pilar utama dan arus baru ekonomi di Indonesia.
“Jadi sekarang keuangan syariah juga termasuk arus baru,” kata Ketua Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) KH.Ma’ruf Amin pada acara Ijtima’ Sanawi DPS LKS di Hotel Millenia, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Menurut Ma’ruf, keuangan syariah sebagai salah satu penggerak ekonomi syariah akan sangat menentukan perkembangan keuangan syariah ke depan. Sebagaimana sering disampaikan, lanjutnya, bahwa ekonomi syariah dapat menjadi arus baru ekonomi Indonesia atau ekonomi syariah juga merupakan pelaksanaan arus baru ekonomi Indonesia. “Saya katakan, ekonomi syariah adalah pilar utama dari arus baru ekonomi Indonesia,” tegas Ketua Umum MUI ini.
Ekonomi syariah, jelas dia lagi, mampu menjadi kekuatan ekonomi secara keseluruhan dan mendorong kemitraan kerjasama antara pengusaha besar dan kecil. Ke depan ekonomi Indonesia juga akan ditandai oleh hadirnya tiga hal utama. Yaitu, pertama, lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketua langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua, pencanangan Jakarta sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Adapun ketiga adalah arus baru ekonomi Indonesia yang didukung oleh ekonomi syariah yang penggeraknya LKS. Baik itu perbankan syariah, Industri Keuangan Syariah Non Bank (IKSNB), maupun pasar modal syariah.
Lebih lanjut disampaikan, arus baru ekonomi Indonesia juga merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (top down). Namun, dalam waktu mendatang akan lebih melakukan pendekatan dari bawah ke atas (buttom up).
Oleh karena itu ke depan ekonomi nasional diperkuat oleh ekonomi umat bukan seperti sebelumnya dikuasai oleh sekelompok konglomerat.
“Potensi besar tapi marketnya masih kecil. Jadi sekarang bagaimana mengubah riil market menjadi potensial market,” ungkap Ma’ruf.
Ma’ruf berharap arus baru ekonomi Indonesia ini bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat. Menurutnya, karena umat Muslim adalah terbesar dari bangsa ini yakni 90 persen. “Karena itu, kalau umat kuat, bangsa ini kuat. Sebaliknya kalau umat lemah maka bangsa ini lemah,” tukasnya.
Karena itu, di mata Ma’ruf, arah tema dalam Ijtima’ Sanawi ini, untuk penguatan atau pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu, diharapkan ekonomi syariah jadi pilar utama dari arus baru ekonomi Indonesia.
Disampaikan Ma’ruf, dalam kongres umat yang digelar MUI belum lama ini, Presiden Jokowi mengatakan akan membangun umat dengan distribusi aset dan kemitraan antara konglomerat serta masyarakat dalam berbagai komoditi.
Distribusi aset, kata dia, artinya presiden mengumpulkan tanah yang tidak dimanfaatkan baik itu milik negara maupun konglomerat. Presiden mengatakan di tangan beliau sudah ada 12, 7 juta hektar tanah yang akan dibagikan kepada masyarakat. Tanah tersebut merupakan fasilitas pembangunan pondok pesantren, koperasi, pertanian, lahan usaha, dan lainnya.
“Jadi, mari Bung rebut kembali aset umat yang sudah hilang itu. Seperti halnya warung-warung yang rubuh diganti marak mart-mart asing. Diharapkan ke depan lebih marak Mart Basballah, Gontor Mart, Ireng Mart,” tegas Ma’ruf.