Hari Pahlawan, PMII Turun ke Jalan
MALANG – Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) kembali melakukan aksi turun ke jalan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Malang.
Mereka menuntut bagi siapa saja anggota DPRD yang melanggar peraturan perundang-undangan atau terjerat kasus korupsi agar mundur dari keanggotaan sebagai anggota dewan maupun dari keanggotaan partai politik.
“Aksi ini adalah sebagai refleksi peringatan Hari Pahlawan, para pejuang melalui santri dan kyai menumpahkan darah. Namun jika dilihat pada akhir-akhir ini, kondisinya justru berbanding terbalik. Banyak anggota DPRD kota Malang yang justru dipanggil menjadi saksi bahkan menjadi tersangka dalam kasus korupsi, ini sangat miris sekali,” jelas koordinator aksi, Arizal Ilhami, Jumat (10/11/2017).
Menurutnya, jika Malang memang disebut sebagai sebagai kota pendidikan, seharusnya anggota DPR setempat juga harus bisa mencerminkan kota pendidikan, bukan justru sebaliknya.
Arizal menyampaikan, ada empat poin tuntutan yang ingin mereka sampaikan pada aksinya kali ini. Empat poin tuntutan tersebut yaitu kebijakan DPRD harus berpijak kepada rakyat, ketua DPRD harus bertanggung jawab secara moral untuk menegakkan undang-undang, dan anggota DPRD yang melanggar peraturan perundang-undangan harus mundur dari keanggotaannya.
“Dan yang terakhir PMII Komisariat Merdeka siap mengawal jika tiga poin tuntutan tersebut tidak dilakukan atau dilanggar oleh DPRD,” ungkapnya.
Lebih lanjut Arizal mengatakan, kondisi DPRD kota Malang saat ini sudah sangat memalukan. Dari 45 anggota dewan seluruh fraksinya dipanggil sebagai saksi bahkan ketua DPRD Arief Wicaksono juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
“Hal ini kan sudah sangat memalukan bagi kota Malang. Apalagi Malang sebagai kota pendidikan,” ujarnya.
Untuk itu ia bersama anggota PMII komisariat Merdeka menginginkan adanya komitmen dari ketua maupun anggota DPRD agar mampu menjaga bentuk moral menegakkan Pancasila dan UU di DPRD kota Malang. Sehingga Pancasila dalam sila kelima akan bisa tercapai melalui kinerja DPRD.
“Menurut kami, sejauh ini jika memang benar banyak kebijakan DPRD yang pro rakyat, seharusnya ada perubahan yang bagus di kota Malang. Akan tetapi kenyataannya kota Malang yang dulu dengan sekarang masih sama saja, belum ada perubahan yang signifikan,” pungkasnya.
Sementara itu, meskipun sempat terjadi aksi dorong mendorong antara massa PMII dan polisi, aksi tetap berjalan lancar dan berakhir dengan aman serta tertib.