DANANG – China akan bekerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan, kata Presiden Xi Jinping, Sabtu (11/11/2017).
Pernyataan itu disampaikan Xi, ketika melakukan pertemuan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Duterte sendiri sebelumnya juga berjanji akan menangani masalah-masalah dengan Beijing di perairan itu secara bilateral.
China mengklaim hampir seluruh jalur pelayaran strategis di Laut China Selatan, yang menjadi wilayah penyeberangan perdagangan senilai tiga miliar dolar AS setiap tahunnya adalah wilayahnya. China melakukan pembangunan dan menggunakan pulau-pulau buatan untuk kepentingan militer.
Sejumlah negara lainnya, yaitu Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam, juga mengklaim wilayah di Laut China Selatan. “China akan terus bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan wilayah Laut China Selatan,” kata Xi.
Kedua pemimpin bertemu di sela-sela pertemuan para pemimpin negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di kota wisata Danang, Vietnam. Duterte menyebut, Filipina menurut kesepakatan yang dicapai kedua pihak, akan bekerja melalui saluran bilateral untuk menangani masalah-masalah maritim dengan tepat.
Sebelumnya pada pekan ini, Duterte mengatakan bahwa ia berencana meminta China agar menjelaskan niatnya di Laut China Selatan. Sejak menjabat sebagai presiden 16 bulan lalu, Duterte bersikap damai terhadap Beijing kendati putusan pengadilan arbitrase internasional mendukung Filipina dalam persengketaannya dengan China.
Pada masa lalu, Duterte telah berkali-kali mengatakan ia akan membahas masalah kelautan pada saat yang tepat. Duterte menghindari masalah itu ketika Manila dua kali menjadi tuan rumah pertemuan kawasan tahun ini. Amerika Serikat telah mengecam pembangunan pulau dan pendirian fasilitas militer oleh China di Laut China Selatan, yang dikhawatirkan AS bisa membatasi pergerakan pelayaran secara bebas.
Kapal-kapal Angkatan Laut AS telah menjalankan kebebasan untuk melakukan pelayaran patroli di wilayah tersebut hingga mengundang kemarahan dari China. Beijing menegaskan bahwa masalah kewilayahan harus langsung ditangani oleh negara-negara di kawasan tersebut secara mandiri. (Ant)