Awasi Layanan Publik, Ombudsman Gandeng Akademisi dan Aktivis

Sementara itu, Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Arya Wiguna mengatakan, aduan masyarakat terkait layanan publik ke Ombudsman sendiri, setiap tahun harus diakui, jumlahnya cenderung meningkat.

“Tahun 2016 saja berdasarkan data yang telah teregistrasi, jumlahnya mencapai 160 aduan dan sampai hari ini telah mencapai 200 aduan, dimana 50 persen di antaranya dilaporkan masyarakat langsung, tanpa melalui pendampingan,” ungkapnya.

Arya mengindikasikan, dengan adanya peningkatan aduan dari masyarakat tersebut, itu berarti meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak mendapatkan pelayanan publik yang baik.

Dari ratusan aduan masyarakat yang diterima Ombudsman, kasus paling mendominasi adalah pendidikan, layanan pemerintahan di Pemda, pertanahan, kepolisian dan kesehatan.