24 DPD I Suarakan Munaslub Partai Golkar (1)

Tim antara lain merumuskan, menyetujui dan mengesahkan Sekjen menjadi Plt Ketua Umum sampai pada keputusan gugatan praperadilan yang diajukan Setnov. Itu yang menjadi ukuran.

Kalau praperadilan diterima, maka secara otomatis Setnov akan memimpin Partai Golkar kembali. Sebaliknya, jika gugatan ditolak, maka Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar bersama ketua harian dan korbid melakukan rapat pleno untuk membahas agenda lebih lanjut menuju munaslub.

“Jalan keluar atas masalah ini, tetap munaslub karena kita ingin mengedepankan sistem untuk menghadapi masalah ini, tetapi lagi-lagi apabila gugatan Setya Novanto tidak diterima (oleh pengadilan),” ujar Idrus.

Sementara itu, terkait dua surat ditujukan Golkar, Idrus menyebutkan Setnov sudah mengeluarkan surat tentang Plt Ketua Umum. Idrus menilai itu tidak masalah.

“Perdebatan yang ada memang dinamis, tiba-tiba ada surat dan lain-lain di grup WA. Kita sempat mempertanyakan surat itu, kebetulan atau tidak. Tapi kita tidak melakukan verifikasi surat itu, karena akan memerlukan waktu cukup panjang. Sementara di masa transisi Golkar membutuhkan pengambilan keputusan cepat melalui musyawarah,” terang Idrus.

Golkar perlu kepastian agar seluruh kegiatan Golkar bisa berjalan. Ini perlu kepemimpinan yang pasti, tetapi ini perlu legitimasi organisasi dan sosial politik. Karena itu, ya perlu ada munaslub. Tetapi bagaimana pintu masuknya, setelah proses hukum Setnov selesai di praperadilan ada kata putus, diterima atau ditolak.

Idrus juga menegaskan, bahwa forum Rapat Pleno diambil secara musyarawah mufakat. “Maka secara organisatoris, sosial dan politik ini adalah sah,” lanjutnya.