24 DPD I Suarakan Munaslub Partai Golkar (1)

JAKARTA – Suhu politik di tubuh partai berlambang Beringin pasca penahanan ketua umumnya, Setya Novanto (Setnov), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi e-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), kian panas menyeruak ke permukaan. Padahal nahkoda telah “diestafetkan” kepada Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt).

Walhasil, peralihan sementara tampuk kepemimpinan itu, tak kunjung membuat dingin suhu politik karena menyisakan suara penolakan yang kian keras menghendaki adanya pergantian kepemimpinan melalui jalan musyarah nasional luar biasa (Munaslub). Dari pengamatan Cendana News, suara itu muncul dari beberapa kader Golkar di jajaran Dewan Pakar, DPP, bahkan sejumlah DPD I di Indonesia.

Pasca gelar Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, pada Selasa (21/11/2017) lalu, menghasilkan keputusan antara lain mengukuhkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagaimana “usulan” Setnov dalam surat bermaterai yang disebut-sebut ditulis tangan oleh Setnov sendiri.

Keesokan paginya Idrus Marham muncul di salah satu media televisi swasta. Ia menyebutkan, sekira 7 jam dari pukul 13.00 hingga 20.00 WIB, DPP Partai Golkar telah menggelar Rapat Pleno. Dan hasilnya mengukuhkan dirinya sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar.

“Kita betul-betul mengedepakan kepentingan Partai Golkar, tidak hanya eksis, tetapi survive, bahkan kita proyeksikan ke depan akan memenangkan pertarungan politik. Dengan pertimbangan itu, setelah berdiskusi panjang lalu diambil keputusan menyerahkan kepada tim membuat rumusan paramater, kerangka pikir, dan juga tetap konsisten bagi kepentingan Golkar,” jelas Idrus.

Tim antara lain merumuskan, menyetujui dan mengesahkan Sekjen menjadi Plt Ketua Umum sampai pada keputusan gugatan praperadilan yang diajukan Setnov. Itu yang menjadi ukuran.

Kalau praperadilan diterima, maka secara otomatis Setnov akan memimpin Partai Golkar kembali. Sebaliknya, jika gugatan ditolak, maka Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar bersama ketua harian dan korbid melakukan rapat pleno untuk membahas agenda lebih lanjut menuju munaslub.

“Jalan keluar atas masalah ini, tetap munaslub karena kita ingin mengedepankan sistem untuk menghadapi masalah ini, tetapi lagi-lagi apabila gugatan Setya Novanto tidak diterima (oleh pengadilan),” ujar Idrus.

Sementara itu, terkait dua surat ditujukan Golkar, Idrus menyebutkan Setnov sudah mengeluarkan surat tentang Plt Ketua Umum. Idrus menilai itu tidak masalah.

“Perdebatan yang ada memang dinamis, tiba-tiba ada surat dan lain-lain di grup WA. Kita sempat mempertanyakan surat itu, kebetulan atau tidak. Tapi kita tidak melakukan verifikasi surat itu, karena akan memerlukan waktu cukup panjang. Sementara di masa transisi Golkar membutuhkan pengambilan keputusan cepat melalui musyawarah,” terang Idrus.

Golkar perlu kepastian agar seluruh kegiatan Golkar bisa berjalan. Ini perlu kepemimpinan yang pasti, tetapi ini perlu legitimasi organisasi dan sosial politik. Karena itu, ya perlu ada munaslub. Tetapi bagaimana pintu masuknya, setelah proses hukum Setnov selesai di praperadilan ada kata putus, diterima atau ditolak.

Idrus juga menegaskan, bahwa forum Rapat Pleno diambil secara musyarawah mufakat. “Maka secara organisatoris, sosial dan politik ini adalah sah,” lanjutnya.

Waktu terus bergerak, salah satu sayap Partai Golkar, DPP Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957, menyikapi dinamika di tubuh Partai Golkar dengan menggelar Forum Diskusi Hang Lekiu (FDH), pada Rabu (22/11/2017). Dalam acara yang dihadiri Agung Laksono tersebut, BMK mengundang pembicara Ketua DPD I Jawa Barat dan Jawa Tengah, Dedi Mulyadi dan Wisnu Suhardono, anggota DPR dari Partai Golkar Ridwan Hisyam, inisiator Gerakan Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pengamat politik Ray Rangkuti.

Ketua DPD I Jawa Tengah, Wisnu Suhardono menyebutkan, sebenarnya di Golkar lebih banyak mengemuka keinginan ada perubahan total. Sekarang DPP seperti sibuk sendiri, belum bicara konsep jangka pendek maupun panjang melibatkan jajaran DPD I tentang masa depan Golkar.

“Seharusnya Sekjen inventaris segala permasalahan. Apa yang harus kita perbaiki, lalu alternatif solusi apa, tidak ada konsep itu,” ungkap Wisnu dalam Forum Diskusi Hang Lekiu (FDH) yang digelar DPP Barisan Muda Kosgoro 1957, di Jakarta, Rabu (22/11/2017) sore itu.

Wisnu menambahkan, terkait kasus e-KTP yang melilit Setya Novanto, mau KPK benar mau salah, menurutnya rakyat sudah lebih cinta pada KPK. Ia mewanti-wanti kalau masyarakat sudah tidak percaya pada lembaga politik, penegak hukum, dikhawatirkan akan timbul sumbatan.

“Inilah tanggung jawab kita bersama dan pimpinan untuk lebih mendengar dan memulai dari awal menyerap aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, ke depan, kata Wisnu, Golkar harus mampu memilih pemimpin yang benar-benar menjiwai dan loyal kepada partai. “Agar obyektif, profesional, dan proporsional, kita harus mencari pemimpin yang mempunyai karakter, punya kapasitas, integritas, dan berkualitas,” tandasnya.

Sekaitan dukungan Golkar terhadap Jokowi pada Pilpres 2019, menurut Wisnu jika ada perubahan kepemimpinan di tubuh Golkar itu mendukung pemerintahan Jokowi-JK juga mendukung Jokowi sebagai calon presiden.

Justru yang dikhawatirkan Wisnu, suara Golkar dari hasil survei yang menunjukkan semakin melorot tak akan dilirik Jokowi.

“Karena dukungan tersebut tak terlepas dari perolehan suara 14 persen Golkar dalam Pemilu sehingga jika suara Golkar melorot belum tentu dilirik Jokowi dan menjadi beban untuk Jokowi jadi presiden. Ini yang perlu kita pikirkan dan dikelola dengan baik,” tuturnya.

Wisnu berusaha meyakinkan, bahwa Golkar bisa kembali pada posisinya semula. Ia mencontohkan, di pilkada Jateng pada Februari lalu ada 7 pilkada. Golkar memenangkan 4, PDIP 1, dan usungan Golkar bersama PDIP 2. Artinya, di Jateng sendiri yang dikenal dengan warna merahnya atau PDIP bisa menang.

Tentunya, kata Wisnu, juga ada potensi Golkar bisa kembali meraih posisi 2 nasional yang kini dari hasil survei-survei yang ada posisi Golkar melorot tajam.

“Untuk mencapai itu, Golkar harus dipimpin orang yang punya kapasitas, integritas, dan karakter, sehingga keputusan yang diambil akan obyektif, profesional dan proporsional. Kita harus konsisten, karena kalau tidak akan dijauhi mayarakat,” kata Wisnu.

Ia juga menandaskan, bahwa Partai Golkar tetap membangun kedekatan dengan pemerintah, tetapi jangan sampai kedekatan itu kemudian justru mengurangi integritas. “Yang jadi masalah itu, karena partainya lalu dikorbankan,” tandas Wisnu.

Dalam dinamika yang terjadi di tingkat DPD l, mulai lantang terdengar desakan agar segera digelar munaslub. Dari data yang berhasil dihimpun setidaknya sudah ada 24 DPD l menyuarakan nada selaras munaslub. (bersambung)