24 DPD I Suarakan Munaslub Partai Golkar (1)

JAKARTA – Suhu politik di tubuh partai berlambang Beringin pasca penahanan ketua umumnya, Setya Novanto (Setnov), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi e-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), kian panas menyeruak ke permukaan. Padahal nahkoda telah “diestafetkan” kepada Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt).

Walhasil, peralihan sementara tampuk kepemimpinan itu, tak kunjung membuat dingin suhu politik karena menyisakan suara penolakan yang kian keras menghendaki adanya pergantian kepemimpinan melalui jalan musyarah nasional luar biasa (Munaslub). Dari pengamatan Cendana News, suara itu muncul dari beberapa kader Golkar di jajaran Dewan Pakar, DPP, bahkan sejumlah DPD I di Indonesia.

Pasca gelar Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, pada Selasa (21/11/2017) lalu, menghasilkan keputusan antara lain mengukuhkan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagaimana “usulan” Setnov dalam surat bermaterai yang disebut-sebut ditulis tangan oleh Setnov sendiri.

Keesokan paginya Idrus Marham muncul di salah satu media televisi swasta. Ia menyebutkan, sekira 7 jam dari pukul 13.00 hingga 20.00 WIB, DPP Partai Golkar telah menggelar Rapat Pleno. Dan hasilnya mengukuhkan dirinya sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar.

“Kita betul-betul mengedepakan kepentingan Partai Golkar, tidak hanya eksis, tetapi survive, bahkan kita proyeksikan ke depan akan memenangkan pertarungan politik. Dengan pertimbangan itu, setelah berdiskusi panjang lalu diambil keputusan menyerahkan kepada tim membuat rumusan paramater, kerangka pikir, dan juga tetap konsisten bagi kepentingan Golkar,” jelas Idrus.