Ribuan Orang akan Hadiri KSI III di Banjarmasin
BANJARMASIN – Kota Banjarmasin bertindak sebagai tuan rumah Kongres Sungai Indonesia (KSI) III pada 1-4 November 2017. Ketua Panitia Kongres Sungai Indonesia III, Syaipul Adhar, memprediksi ada 1.000-an orang dari perwakilan 32 provinsi, komunitas, dan akademisi, akan menghadiri KSI III di Banjarmasin.
Adhar menuturkan, KSI III membahas aneka agenda prioritas dan konkret soal restorasi sungai di Indonesia. Sebab, kata dia, ekosistem sungai-sungai di Indonesia umumnya dalam kondisi rusak dan kritis, termasuk Kalimantan Selatan. Apalagi, KSI I dan II belum menelurkan maklumat konkret perihal revitalisasi sungai.
Ia mengusulkan, KSI III di Kota Banjarmasin harus menghasilkan keputusan konkrit pembentukan Badan Otoritas Sungai. Menurut Adhar, Badan ini nantinya bertugas mengurai sengkarut kerusakan sungai dan merestorasi tata kelola ekosistem sungai se-Indonesia.
“Memang sudah ada maklumat di KSI I dan II, tapi tidak ada langkah konkret bagaimana mengatasi kondisi sungai di Indonesia umumnya sangat kritis. Maka, KSI III harus jadi momentum merumuskan langkah konkret, yaitu pembentukan Badan Otoritas Sungai,” kata Syaipul Adhar, saat konferensi pers di Siring Menara Pandang Sungai Martapura, Kota Banjarmasin, Senin (30/10/2017).
Adhar juga mengatakan, semua pemangku kepentingan harus terlibat merestorasi sungai, karena aliran sungai melintasi beberapa kabupaten dan provinsi. Di Kalimantan Selatan, misalnya, ekosistem Sungai Barito dan Sungai Martapuran sudah rusak karena tercemar limbah yang berasal dari hulu, baik limbah rumah tangga, pertambangan, pertanian, dan perkebunan.
Alhasil, Adhar mengundang pemimpin daerah yang wilayahnya dilewati kedua aliran sungai besar itu, seperti Bupati Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan (Kalimantan Tengah), Banjar, dan Walikota Banjarmasin (Kalimantan Selatan).
Setelah KSI III rampung, Syaipul berharap, penanganan persoalan sungai tidak lagi parsial, tapi harus holistik.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kota Banjarmasin, Hamdi, mengatakan pemerintah pusat harus segera merealisasikan pembentukan Badan Otoritas Sungai. Di Kota Banjarmasin, Hamdi mencontohkan, pemerintah lebih memprioritaskan urusan infrastruktur fisik ketimbang sungai.
Sebab, kata dia, Pemerintah Kota Banjarmasin menghapus Dinas Sumberdaya Air dan Drainase, dan meleburnya ke Dinas Pekerjaan Umum. Padahal, Banjarmasin dikenal sebagai Kota Seribu Sungai.
“Anggaran infrastruktur fisik lebih banyak daripada perawatan sungai,” kata Hamdi.
Hamdi juga membenarkan, bahwa kondisi sungai-sungai di Kalsel sudah tercemar. Ia mendata tingkat pencemarannya menembus minus 1.500. Hamdi berharap, KSI III menghasilkan keputusan konkrit penanganan sungai se-Indonesia, tidak hanya di Kalsel.
Rangkaian agenda KSI III dipusatkan di tepi Sungai Martapura yang membelah Kota Banjarmasin. Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Perikanan, dan Gubernur DKI Jakarta dijadwalkan menghadiri KSI III di Banjarmasin. Kedatangan Gubernur DKI Jakarta, karena melanjutkan estafet sebagai tuan rumah KSI IV di ibukota negara.