Pemimpin Yaman Selatan Bentuk Parlemen Baru
ADEN – Pemimpin Dewan Peralihan Yaman Selatan mengumumkan berdirinya satu dewan parlemen baru untuk memerintah bagian selatan negeri tersebut, Sabtu (14/10/2017).
Mantan gubernur Aden Mayor Jenderal Aidarous Zubaidi mengatakan, dewan parlemen baru tersebut diberi nama Majelis Umum Nasional. Zubaidi yang di kenal sebagai sekutu kuat Uni Emirat Arab (UAE) menyampaikan pengumuman tersebut saat berpidato di Aden untuk merayakan peringatan ke-54 revolusi melawan pendudukan Inggris atas Yaman Selatan pada 14 Oktober 1963.
Parlemen baru tersebut juga akan mempersiapkan referendum kemerdekaan mendatang di wilayah itu. “Majelis Umum Nasional terdiri atas 303 aqnggota yang akan mewakili semua provinsi Yaman Selatan,” ujar Zubaidi dalam pidatonya.
Zubaidi menyebut, dengan parlemen tersebut pihaknya akan menghadapi pemerintahan Yaman yang didukung Arab Saudi. Ia menggambarkan Pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, sebagai korup.
Pemimpin yang didukung UAE tersebut mengesampingkan kemungkinan kemitraan dengan Pemerintah yang berpusat di Aden itu. Zubaidi juga menuduh Qatar mendukung ekstremisme dan terorisme melalui pendanaan kepada kelompok Ikhwanul Muslimin di Aden dan tempat lain di Yaman Selatan.
Sementara itu, para pemimpin militer di Yaman Selatan kembali menyampaikan komitmen mereka untuk terus mendukung koalisi Arab pimpinan Arab Saudi dalam perang melawan anggota milisi Al-Houhti dan kelompok fanatik.
Para pemimpin lokal yang bersekutu dengan Pemerintah Yaman mengecam pengumuman Zubaidi, dan menyebut tindakan tersebut sebagai kudeta baru terhadap koalisi pimpinan Arab Saudi.
Menurut pengamat lokal, pengumuman itu akan menciptakan kerusuhan dan kekacauan lain di negara Arab tersebut. Sehingga akan menghambat upaya untuk mencari penyelesaian permanen bagi krisis politik saat ini.
Pada Sabtu pagi, tentara Yaman Selatan melepaskan tembakan ke arah iring-iringan kendaraan Perdana Menteri Yaman Ahmed Obeid Bin-Daghr saat ia dalam perjalanan untuk menghadiri parade militer di satu pangkalan Angkatan Darat di Kabupaten Salahdeen di Aden.
Pengawal Perdana Menteri itu menanggapi penembakan tersebut. Hingga akhirnya terjadi peristiwa baku tembak meski kejadian tersebut tak merenggut korban.
Pada Mei, Zubaidi dalam satu pidato mengumumkan Dewan itu terdiri atas 26 pemimpin politik, militer dan pemimpin senior Yaman Selatan termasuk mantan menteri kabinet Hani Bin Brurik. Namun, Pemerintah Yaman saat itu menolak pembentukan dewan politik peralihan baru yang mengupayakan kemerdekaan Yaman Selatan.
Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang pemerintahnya diakui masyarakat internasional berpusat di Riyadh, Arab Saudi, sejak Maret 2015. Kondisi tersebut terjadi setelah pejuang Syiah Al-Houthi memaksa dia pergi setelah merebut Ibu Kota Yaman, Sana’a.
Hadi memecat Zubaidi pada 27 April bersama dengan Brurik, yang memicu ribuan warga Yaman Selatan berdemonstrasi di Aden. Masa mendesak pembentukan badan kepemimpinan baru guna mewakiliki Yaman Selatan. Desakan tesebut disampaikan dalam pembicaraan perdamaian mendatang yang difasilitasi oleh PBB.
Yaman telah menderita akibat perang saudara selama sekitar dua tahun. Perang Saudara itu meletus seetelah Al-Houthi dengan dukungan pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh mendebat pemerintah peralihan, yang didukung PBB, dan menduduki Sana’a secara militer pada September 2014.
Pemerintah yang sah menguasai beberapa bagian Yaman Selatan dan Timur. Sementara aliansi Al-Houthi-Saleh menduduki sisa wilayah utara termasuk Sana’a.
Data PBB memperlihatkan lebih dari 10.000 orang, kebanyakan warga sipil, telah tewas sejak koalisi pimpinan Arab Saudi ikut-campur dalam perang saudara di Yaman. Sebanyak tiga juta orang kehilangan tempat tinggal. Negara Arab tersebut juga menderita akibat wabah kolera paling parah di dunia sejak April, dan sebanyak 5.000 dilaporkan setiap hari. (Ant)