RAMALLAH – Pemerintah Persatuan Palestina berencana memulai pertemuan guna mempertahankan kendali atas keamanan dan tempat penyeberangan di Jalur Gaza. Sebelumnya, kesepakatan dicapai di Ibu Kota Mesir, Kairo, antara pihak Palestina yang bertikai yakni Fatah dan HAMAS.
Pemimpin Komisi Pemerintah bagi Urusan Sipil dan Perbaasan Hussein Ash-Shaikh mengatakan, perdana menteri akan segera mengadakan pertemuan dengan kepala bidang keamanan di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan.
“Pertemuan itu akan membahas mekanisme dan pembangunan keamanan lembaga keamanan melalui kerja sama dengan pihak terkait di Jalur Gaza,” kata Ash-Shaekh, Minggu (15/10/2017).
Pertemuan tersebut akan menjadi ujian serius dan nyata bagi pelaksanaan kesepakatan perujukan nasional.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas dijadwalkan memimpin satu pertemuan bagi Komite Sentral Partai (Fatah) di Ramallah. Pertemuan tersebut adalah yang pertama kali sejak kesepakatan perujukan nasional ditandatangani antara Fatah dan Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS) di Kairo pada Kamis lalu.
Ash-Shaikh, yang juga adalah anggota Komite Sentral Farah, menyatakan pertemuan komite tersebut akan membahas beberapa masalah. Termasuk kesepakatan perujukan dan pekerjaan anggota partai tersebut ke Jalur Gaza untuk menangani bermacam masalah di sana.
HAMAS dan Fatah pada Kamis pekan lalu melakukan kesepakatan bersama di Kairo. Kesepakatan tersebut diyakini akan memperkuat kegiatan Pemerintah Palestina di daerah kantung pantai itu dan memikul tanggung-jawab penuh atas semua urusan di sana mulai Desember 2017.
Mesir sebagai penggagas kesepakatan tersebut mengundang semua faksi yang ada di Palestina untuk berdialog nasional di Kairo pada 21 Oktober. Dialog guna membahas masalah yang tersisa berkaitan dengan perpecahan satu-dasawarsa antar-faksi di Palestina.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Kamis menyambut baik penandatangan kesepakatan perujukan antara Fatah dan HAMAS. Berdasarkan kesepakatan itu, Jalur Gaza yang dikuasai HAMAS akan diserahkan kepada Fatah paling lambat pada 1 Desember.
Dalam percakapan telepon dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Guterres mengucapkan selama kepada Presiden Palestina mengenai kesepakatan yang diperantarai Mesir dan ditandatangani pada Kamis pagi di Kairo.
“Sekretaris Jenderal sangat terdorong oleh kemajuan baru-baru ini yang memungkinkan Pemerintah Palestina memikul tanggung-jawabnya di Jalur Gaza, dan menyambut baik upaya Mesir untuk mencapai sasaran ini,” kata juru bicara kantor Guterres di dalam pernyataan mengenai percakapan telepon tersebut.
Guterres kembali menyampaikan pendirian PBB untuk terus bekerjasama dengan Pemerintah Palestina dan wilayah itu dalam mendukung pemerintah untuk melaksanakan tanggung-jawabnya di Jalur Gaza, kata pernyataan tersebut.
“Sekretaris Jenderal PBB itu menekankan keperluan yang berlanjut untuk segera mengatasi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza, terutama berkaitan dengan krisis listrik, dan peningkatan akses ke dan dari wilayah tersebut,” pungkasnya. (Ant)