Nasrul Abit Nilai Tim Tanggap Darurat Tumpahan CPO Belum Solid
PADANG — Setelah berakhirnya masa tanggap darurat pasca terjadinya kebocoran pipa CPO sebanyak 50 ton di lautan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pelindo dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur menggelar rapat.
Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit yang memimpin rapat mengatakan belum terlihat kekompakan antara KSOP, Pelindo, dan pihak lainnya dalam melakukan penanganan pembersihan lautan Teluk Bayur dari tumpuhan CPO. Bahkan, selama berlangsung tanggap darurat, masih ada ego sektoral yang dikedepankan.
“Kita ini satu kawasan maka harus ada koordinasi. Supaya penanganan ini tidak hanya satu, namun semua bergerak. Maka dari itu, saya nilai tim ini belum solid,” ujarnya, saat menyampaikan persoalan di dalam rapat,” Senin (16/10/2017).
Nasrul juga mengatakan, rapat yang yang dilaksanakan hari ini bukan mencari permasalahan, tapi membicarakan langkah antisipasi supaya hal serupa tidak terjadi kembali. Rapat tersebut juga sebagai evaluasi kinerja penanganan pasca bocornya pipa CPO.
“Persoalan tidak solid ini perlu saya sampaikan, agar ke depan dalam bekerja untuk tim itu tidak lagi bekerja sendiri-sendiri. Padahal namanya tim, tapi malah kerjanya koordinasi minim sekali,” tegasnya.
Selain itu, Nasrul juga meminta kepada Kota Padang jangan hanya sekali setahun berkunjung ke kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Pemerintah perlu mengecek kinerja perusahaannya, terutama untuk tangki. Hal tersebut dianggap perlu, mengingat Padang termasuk daerah rawan gempa, jadi ada kemungkinan guncangan menimbulkan gangguan kepada tanki.
“Jadi, khusus untuk tanki ini tolong bangun bangunan tangki tahan gempa. Ini harus sesuaikan baik pondasi atau ketebalan dan spesifikasi di atas 9 SR. Karena potensi gempa di Mentawai bisa 8,9 SR. Ini sudah harus dilakukan, apakah ada teknis lainnya, terpenting tangki tahan gempa,” ucapnya.
Pada pertemuan itu, Kepala KSOP Teluk Bayur Yus K Usmany mengatakan perlu dalam waktu dekat rapat koordinasi lanjutan untuk membahas tim tanggap darurat. Hal yang dibahas tentang latihan bersama, serta perlu melakukan pengecekan kepada setiap kapal yang masuk ke Pelabuhan.
“Kami sebagai koordinator, memang, tim belum solid. Makanya kami akan adakan rapar koordinasi, semua SOP. Kalau di sini ini harus ada SOP induk. Kalau ada tanggap darurat di pelabuhan, kami yang tanggung jawab. Sementara kita belum punya SOP induk,” ungkapnya.
Ia mengaku, selama berlangsungnya penanganan pasca bocornya pipa CPO, Pelindo dan Pertamina memang bantu alat, namun alat tersebut belum bisa digunakan secara optimal.
“Jadi kerja kami (KSOP) selain melakukan pembersihan, juga mencari pelaku. Karena ada indikasi kapal yang dini hari berangkat. Namun kami tidak bisa menuduh kapal dimaksud yang berangkat. Hal ini juga menjadi kendala kami di lapangan,” tegasnya.
Untuk itu, ia berharap perlu adanya rapat koordinasi sejumlah pihak agar persoalan-persoalan yang dialami selama ini bisa diatasi dengan baik. Sehingga tim tanggap darurat bisa bekerja secara solid dan optimal.