Menteri PPPA Dorong Daerah Bangun Fasilitas Ramah Perempuan dan Anak
YOGYAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise, mendeklarasikan berdirinya lima pusat studi wanita di lima perguruan tinggi di Yogyakarta sekaligus pencanangan DIY sebagai daerah ramah pada perempuan dan anak.
Menteri Yohana mengatakan, sudah saatnya kepala daerah membuat kebijakan dalam pembangunan sarana dan fasilitas yang ramah pada permpuan dan anak.
“Belum semua daerah melakukan ini, sarana dan fasilitas bagi perempuan dan anak masih butuh perhatian dari negara,” katanya di UGM, Jumat (13/10/2017)
Perhatian pada kelompok perempuan dan anak menurut Menteri merupakan salah satu indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Bahkan sebuah negara dianggap telah maju apabila perhatian pada kesejahteraan serta sarana bagi perempuan dan anak sudah dianggap terpenuhi.
“Kalau diangap terpenuhi hak dan kebutuhan mereka serta bebas dari kemiskinan maka sudah dianggap sebagai negara maju,”ujarnya.
Pembangunan sektor pemberdayaan Perempuan dan anak di Indonesia sudah menjadi perhatian dunia internasional bahkan Indonesia sudah dianggap maju dalam peningkatan peran perempuan di sektor publik.
“Sebagai negara muslim terbesar, Indonesia dianggap memberikan peran dan kesetaraan pada perempuan secara terbuka,” ujarnya.
Baru-baru ini kata Menteri, pemerintah Afganistan juga belajar ke Indonesia dalam hal pemberdayaan perempuan. Ia pun diundang ke Afganistan untuk berbagi pengalaman.
”Saya membawa rombogan perempuan Indonesia ke sana dalam rangka misi kemanusiaan kita yang cukup besar. Afganistan ingin belajar banyak tentang Kementerian Perempuan,” katanya.
Kepada lima pusat studi wanita yang baru berdiri, ia berpesan agar bisa menjadi pusat kajian tentang peranan wanita dan isu kesetaraan gender yang makin meningkat seperti yang sudah dilakukan oleh PSW UGM. Menurutnya saat ini pemberdayaan dan pendidikan SDM perempuan perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu.
“Masih banyak masalah pada wanita kita terutama soal keluarga karena angka perceraian cukup tinggi, umumnya yang meminta cerai lebih banyak dari perempuan, saya khawatir 50 tahun ke depan, paling banyak janda yang ada di Indonesia,” ungkapnya.
Sementara itu, Inisiator Srikandi Sungai Indonesia, Prof. Dr. Suratman M.Sc mengatakan, salah satu gerakan pemberdayaan yang dilakukan pihaknya saat ini yakni dengan melibatkan kelompok perempuan dalam pengelolaan sungai bersih serta mendorong pembangunan sarana dan fasilitas ramah bagi anak dan perempuan.
“Gerakan ini bagian dari dukungan dari bawah sebagai kegiatan edukasi sungai,” kata Dosen Fakultas Geografi UGM ini.
Sementara wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X menuturkan, kelompok perempuan di Indonesia masih tertinggal dari sisi kesepatan kerja, tingkat pendidikan dan peran dalam pengambil kebijakan strategis di masyarakat. Ia mengharapkan pusat studi wanita yang ada di kampus bisa menjadi lembaga riset terhadap berbagai isu perempuan dan kesetaraan gender.
“Hasil riset ini bisa menjadi masukan bagi Pemda, kementerian serta masyarakat luas,” katanya.
Seperti diketahui lima perguruan tinggi di DIY secara bersama mendeklarasikan berdirinya Pusat Studi Wanita tersebut yakni Instiper, Amikom, Universitas Aisyah, Institut Teknologi Yogyakarta, dan Akademi Kesehatan Karya Husada.