Diskominfo Karangangyar Lirik Layanan “Smart City” Kota Mataram
SOLO — Kunjungan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karanganyar, Solo, Jawa Tengah, memberikan haparan baru untuk menciptakan layanaan aduan masyarakat yang terintegrasi dengan seluruh steakholder terkait.
Pelaksanaan “Smart City” di Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal diterapkan di wilayah yang ada di lereng gunung Lawu sisi barat tersebut.
Baca juga: Unik, Ada ‘Bakso Batok Kelapa’ di Mataram
Hal inilah hasil lawatan Diskominfo Karanganyar beserta awak media saat berkunjung di Kota Mataram, Provinsi NTB selama tiga hari, dari tanggal 23 – 25 Oktober 2017.
Pengembangan Teknologi Informasi (TI) Pemkot Mataram serta keterbukaan publik menjadi daya tarik bagi Karanganyar untuk melihat lebih dekat sekaligus belajar pengelolaan Smart City yang dilakukan di pulau Lombok tersebut.
“Kami minta informasi fasilitas IT yang bisa dikembangkan di Karanganyar. Apa saja hal-hal yang dapat mendukung sehingga pengelolaan teknologi informasi dapat mendukung Pemerintahan Kabupaten Karanganyar,” papar Kepala Diskominfo Karanganyar kepada awak media yang mengikuti kunjungan kerja, Rabu (25/10/2017).
Prestasi yang telah diperoleh Pemkot Mataram dalam pengelolaan keterbukaan publik serta kemajuan Smart City di Mataram patut dicontoh dan dikembangkan di Karanganyar.
Sejuah ini Karanganyar masih terkendala masalah teknis di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Masalahnya, kita belum terintegrasi dan masih terpotong-potong antar OPD. Sehingga kita menjadi terbangun agar bisa baik seperti di Mataram,” terangnya.
Baca juga: Padang Miliki 25 KIM Menuju Smart City
Selain pengelolaan IT dan Smart City, Karanganyar juga melihat potensi alam dan wisata yang ada di Pulau Lombok.
“Termasuk juga pengelolaan wisatanya bagaimana. Kami minta saran dan masukannya,” tandas Larmanto.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Mataram, Lalu Junaidi menjelaskan, pengelolaan IT dan Smart City pada dasarnya sama dengan kota-kota lainnya. Hanya saja, Kota Mataram mampu menerapkan secara terintegrasi hanya dalam waktu satu tahun.
“Smart City kami baru satu tahun, tapi dalam membangun kita tanpa biaya APBD sama sekali,” jelas dia.
Tidak adanya penggunaan dana APBD inilah yang menjadi daya tarik dari pengelolaan Smart City di Mataram, sehingga banyak kabupaten/kota yang ingin melihat lebih dekat.
Pengelolaan Smart City yang telah terintegrasi dengan berbagai OPD melalui aplikasi berbasis android juga menambah nilai positif.
“Terutana layanan masyarakat yang terintegrasi, baik penanganan bencana alam, pengelolaan kebersihan dan tata kota, layanan kependudukan serta lainnya bisa diadukan melalui Smart City dan langsung tersampaikan kepada OPD yang berkaitan, sehingga dapat tertangani secara terukur,” tambahnya.
Pengelolaan Smart City ini juga dilengkapi dengan pemasangan CCTV di berbagai sudut kota, baik di pusat-pusat keramaian, lalu lintas, bahkan lokasi pembuangan sampah.
Dengan mengandalkan CCTV, Pemkot Mataram dapat melakukan pengawasan serta penataan secara lebih baik.
“Termasuk di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) juga telah terintegrasi, sehingga jika menemukan makanan kadaluwarsa atau beracun dan ilegal dapat dilaporkan secara langsung. Yang jauh lebih penting adalah pengelolaan IT dan Smart City di Mataram sudah didukung dengan Peraturan Daerah (Perda) nya,” pungkasnya.