Bhabinkamtibmas Ikut Awasi Penggunaan Dana Desa

SOLO – Instruksi Kapolri dalam pengawalan dana desa langsung ditindaklanjuti oleh institusi kepolisian yang ada di daerah. Penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Kepolisian dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dilakukan guna memaksimalkan penggunaan dana desa.

Salah satu item dalam Nota Kesepahaman itu adalah ditunjuknya Bhabinkamtibmas dalam mengawal penggunaan dana desa. Bahkan, Bhabinkamtibmas sebagai tangan panjang kepolisian yang sampai di tingkat desa diberikan wewenang hingga menanyakan progres penggunaan dana desa, pengumpulan berkas maupun pemeriksaan saksi jika terdapat hal-hal yang dinilai menyimpang.

“Bhabinkamtibmas bisa ikut awasi dan mengajak masyarakat terlibat dalam proses penggunaaan Dana Desa dan pengawasannya. Nota kesepahaman yang kita tandatangani ini berisi tentang pencegahan dan pengawasan dana desa,” terang Kapolres Karanganyar AKBP Henik Maryanto usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Bupati Karanganyar, Kamis (26/10/2017).

Nota kesepahaman antara Polri dengan Pemerintah Kabupaten ini meliputi sejumlah aspek dalam pengawasan dan memaksimalkan dana desa. Di antaranya, pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pemantapan dan sosialisasi regulasi terkait pengelolaan dana desa, penguatan serta pengawasan.

“Selain itu fasilitasi bantuan pengamanan dalam hal pengelolaan dana desa, serta penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan dana desa dan peraturan data atau informasi dana desa,” terang Kapolres Henik.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliatmono, meminta kepala desa tidak ragu dan takut dalam melaksanakan penggunaan dana desa. Selama penggunaan anggaran sesuai dengan aturan, dana desa tidak akan bermasalah. “Kepala Desa jangan gamang ataupun takut. Lakukan secara normatif dan selalu berkoordinasi dengan institusi penegak hukum. Jangan kaget kalau Babinsa menanyakan progres kegiatan dana desa,” imbuh Juliatmono.