KUPANG – Ketua Kamar Dagang dan Industri Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Liyanto, mengakui tol laut diakui dapat mengurangi disparitas harga dan mencegah kesenjangan antara wilayah Timur dan Barat Indonesia.
“Mahalnya bahan-bahan kebutuhan pokok dan harga bahan bangunan lainnya umumnya bukan karena pedagang dan distributor tidak sanggup mendatangkannya, tetapi lebih pada daya beli konsumen ketika bahan-bahan kebutuhan itu tiba dan diecerkan pedagang kepada konsumen dengan harga tinggi”, katanya, Minggu (17/9/2017).
Menurutnya, hal itu terjadi karena disparitas atau perbedaan harga bahan perdagangan dalam proses perdagangan antar wilayah dan daerah di tanah air, diantaranya disebabkan oleh jarak tempuh sarana transportasi.
“Jarak tempuh sarana transportasi darat, laut dan udara dalam proses perdagangan telah menimbulkan perbedaan harga dari lokasi proses produksi (pabrik) hingga hasil produksi itu diperdagangkan atau diantarpulaukan,” katanya.
Sehingga diharapkan disparitas harga barang-barang yang terlalu mencolok sekarang ini dapat diturunkan atau bahkan dikurangi dengan berbagai terobosan apakah sistem impor ataukah pasar murah oleh Bulog setempat.
“Ini terobosan berani dan lebih prorakyat yang tinggal di daerah dengan status tertinggal, terluar dan terdepan (3T) yang selama ini dilanda disparitas atau perbedaan harga bahan perdagangan.
Sehingga wajar saja bila pemerintah mengalami kendala dalam penerapannya, yaitu sulitnya menemukan investor yang bersedia membangun SPBU di daerah-daerah dengan status 3T seperti yang ada di NTT.
Padahal, katanya, daerah-daerah dengan status 3T di Nusa Tenggara Timur ini sangat potensial untuk dikembangkan bahan bakar minyak dan energi listrik dan sumber energi lainnya.
“Hanya saja, banyak investor yang tentunya enggan karena banyak pertimbangan, di antaranya disparitas harga yang dikhawatirkan akan sangat menghambat ketika diterapkan jarak tempuh dari barat ke Timur dan Tengah wilayah-wilayah Indonesia yang 3T itu,” katanya.
Ia mengatakan, salah satu jurus pemerintah untuk mengatasi hal itu di Indonesia bagian Timur seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua yaitu dengan menurunkan biaya logistik.
Caranya, kata dia, Kementerian Perhubungan dan BUMN mengoptimalkan proyek Pendulum Nusantara, yang bertujuan untuk menurunkan biaya logistik dengan cara mengoptimalkan biaya dan volume yang diangkut antara kawasan Indonesia Timur dan kawasan Indonesia bagian Barat. (Ant)