Peningkatan Kesejahteraan Sektor Pertanian Guna Menambah Petani
JAKARTA – Peningkatan kesejahteraan bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan sektor pertanian merupakan langkah yang perlu diwujudkan guna menambah ketertarikan kalangan warga terutama pemuda untuk mau menjadi petani.
“Hasil penelitian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mengonfirmasi kekhawatiran kita tentang masa depan pertanian dan ketahanan pangan Indonesia ke depan,” kata Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dita Indah Sari, dalam keterangan tertulis, Selasa.
Dita memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh LIPI mengingatkan bahwa profesi atau mata pencaharian petani Indonesia terancam “punah”.
Hal tersebut, lanjutnya, karena rata-rata usia petani di Indonesia pada saat ini adalah sekitar 52 tahun dan hanya sekitar tiga persen generasi muda yang tertarik menjadi petani.
Ia menyatakan hal tersebut antara lain karena generasi muda yang tinggal di desa menilai kerja tani sebagai profesi yang tidak menentu penghasilannya, penuh risiko rugi namun malah berat secara fisik.
Wasekjen PKB menilai, harga jual yang sering terjun bebas membuat petani sering nombok dan akhirnya rugi. Apalagi biaya produksi sering naik akibat kenaikan upah tenaga kerjanya saat musim tanam dan panen, perubahan cuaca, biaya transportasi, dan ketersediaan lahan yang semakin menyusut.
Dita mengatakan, jika kondisi itu terus dibiarkan, tidak ada anak muda mau bertani sehingga menyebabkan masa depan ketahanan pangan Indonesia mengkhawatirkan.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu untuk mencarikan solusi terkait hal tersebut agar komoditas pangan negara ini ke depan tidak tergantung kepada impor pangan.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian menginginkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dapat segera menyerap produksi pertanian dalam menjaga tingkat kesejahteraan petani melalui perbaikan harga jual produk pertanian tersebut.
Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Spudnik Sujono, di Jakarta, Senin (18/9), mengatakan pihaknya sudah dua kali bersurat ke Perum Bulog agar menyerap produksi petani.
“Surat saya pertama tanggal 7 September. Surat kedua, baru dikirim kemarin (Minggu, 17/9). Intinya sama, meminta Bulog segera serap, lakukan pembelian di sentra-sentra yang harganya tidak tinggi,” ungkapnya.
Penugasan kepada Bulog itu sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017.
Spudnik Sujono juga mengemukakan, cara lain yang ditempuh Ditjen Hortikultura adalah mendorong Toko Tani Indonesia (TTI) untuk segera meningkatkan penjualan cabai petani, berkomunikasi dengan pelaku industri, mendorong peningkatkan pengolahan cabai menjadi produk bernilai tinggi, serta memperpendek rantai pasok.
Sementara itu, ujar dia, solusi jangka panjang yang dilakukan Ditjen Hortikultura adalah sosialisasi teknologi budidaya rendah pestisida atau ramah lingkungan guna mengurangi biaya produksi hingga 25 persen serta menggalakkan mekanisasi pertanian agar biaya tenaga kerja turun dan efisiensi sampai 30 persen.
Kementan juga membangun mitra kerja sama permanen dengan industri makanan, mendorong disiplin petani dalam penerapan manajemen tanam sepanjang tahun, serta peningkatan kapasitas petani terkait pengolahan hasil panen cabai agar tahan lama dan bernilai jual tinggi. (Ant)