Pembangunan Tanggul Laut di Jakarta Capai 59 Persen
JAKARTA – Perkembangan pembangunan tanggul laut atau pengaman pantai yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane sudah mencapai 59 persen.
Kepala BBWSCC, T. Iskandar, mengatakan, pembangunan tanggul tahap dua itu terdiri atas dua paket, yakni Paket 1 berlokasi di Kelurahan Muara Baru (Pluit), Penjaringan, Jakarta Utara dengan panjang tanggul 2,3 km dan Paket 2 di Kelurahan Kali Baru, Cilincing, dengan panjang tanggul 2,2 km.
“Tanggul laut di Muara Baru progresnya sudah 59 persen dari total panjang 2.300 meter, sedangkan tanggul laut Kalibaru sepanjang 2.200 meter, baru kita selesaikan kurang lebih 57 persen,” kata Iskandar, saat meninjau Tanggul Laut Kalibaru, Cilincing, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Pembangunan pengaman pantai Paket 1 di Muara Baru dikerjakan oleh PT Waskita Karya dengan PT Adhi Karya KSO dengan nilai kontrak Rp379 miliar. Paket 2 di Kali Baru dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dengan PT SAC Nusantara KSO dengan nilai kontrak Rp405 miliar.
Ia menjelaskan, pembangunan tanggul tahap II sepanjang 4,5 kilometer tersebut menjadi bagian dari program jangka pendek Pembangunan Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Menurut dia, pengamanan pantai dengan tanggul laut selain untuk mengendalikan penurunan permukaan tanah, juga mengendalikan banjir rob yang terjadi pada musim tertentu di bagian utara Jakarta.
“Penurunan permukaan tanah itu sekitar 7,5 cm sampai 12 cm per tahun. Kita bisa bayangkan kalau 15 tahun ke depan bisa 1, 125 meter dan 30 tahun ke depan sudah turun 2,5 meter,” ungkapnya.
Tanggul laut yang ditargetkan selesai pengerjaannya pada Juni 2018 ini selanjutnya akan terintegrasi dengan 15 sungai yang melintasi pesisir utara Jakarta.
Ada pun sesuai dengan Updated Masterplan NCICD yang dikeluarkan Bappenas pada 2016, pengaman pantai yang harus diselesaikan pada lintasan kritis tanggul Jakarta adalah sepanjang 20,1 kilometer dengan kebutuhan anggaran Rp6-9 triliun. (Ant)