Pakar: Masalah Laten, Sumber Tragedi Rohingya

SOLO — Kasus kemanusiaan yang melanda etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, sebenarnya bukan persoalan baru. Sejarah mencatat, konflik internal di Myanmar itu sudah terjadi pada awal abad 20, yang menjadikan etnis Rohingya sebagai minoritas kerab tertindas.

Pakar Hubungan Internasional Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Prof. Dr. H. Andrik Purwasito, DEA., menjelaskan, jika konflik yang terjadi di berbagai negara, termasuk Myanmar, dipicu oleh persoalan yang bersifat laten. Yakni, perbedaan rasial dan etnis, kepercayaan serta identitas diri.

Di  Rakhine State, kata Andrik, persoalan semakin kompleks, karena selama ini pemerintah pusat (Myanmar) dengan pemerintah di Rakhine State, tidak pernah bisa duduk bersama untuk memecahkan persoalan yang telah  turun-temurun.

“Kalau melihat dari kaca mata teori, persoalan laten merupakan sumber potensi konflik. Apalagi, kalau etnis Rohingya, mereka adalah masyarakat yang lahir dari ras Indo Arya. Postur tubuh mereka mirip orang India, Banglades, ada juga seperti orang Pakistan. Dan, orang-orang ini mempunyai adat dan kepercayaan yang berbeda dengan orang-orang Myanmar, yang mayoritas Budha,” jelas Andrik,  di Fakultas FISIP UNS, Jumat (8/9/2017) siang.

Menurut Andrik, meski minoritas, etnis Rohingya memiliki rasa persaudaraan yang kuat dan loyal dengan sesamanya. Bahkan, di Rakhine State, mereka memiliki identitas sendiri, dan memiliki bahasa yang berbeda dengan yang digunakan sebagai bahasa mayoritas penduduk Myanmar.  Tak hanya itu, konflik tersebut juga diakibatkan dari upaya pemerintah Myanmar yang tidak berhasil membujuk etnis Rohingya untuk mendukung partai politik pemerintah.

“Jadi, problematika ini muncul karena bersifat manifestasi yang tampak dari kehidupan sehari-hari, menyangkut kepentingan politik serta identitas diri. Karena  minoritas, punya bahasa sendiri, tidak mendukung pemerintah, dan pernah ingin mendirikan bangsa sendiri, sehingga mereka oleh pemerintah dianggap sebagai kaum sparatis. Yang terjadi justru tindak kekerasan yang dilakukan pemerintah,” urainya.

Persoalan di Rakhine State, menurut dia, sudah ada sejak abad 18,  dan muncul kembali pada abad 20. Pada  1980-an, konflik di Myanmar kembali terjadi yang mengakibatkan ribuan etnis Rohingya mengungsi ke berbagai negara, seperti India, Pakistan, Banglades, bahkan hingga ke Aceh, Indonesia.  Rakhine State bahkan pernah mendapat bantuan dari Pakistan, untuk bisa menjadi negara mandiri, namun tidak mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di Asean.

“Etnis Rohingya ini adalah kelompok minoritas, yang secara ekonomi mereka bisa dikatakan masyarakat miskin. Meski miskin, mereka menempati tempat yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Sementara, pemerintah Myanmar yang membutuhkan kekayaan alam untuk kepentingan nasional tidak pernah bisa duduk bersama, karena etnis Rohingya tidak mendukung pemerintah,” jelasnya.

Rendahnya peran Pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya untuk membuka dialog yang lebih intens, membuat konflik yang terjadi terus berkepanjangan.  Dalam kasus ini, Indonesia sebenarnya bisa digunakan Myanmar untuk belajar menyelesaikan persoalan yang sifatnya laten.

“Sebenarnya untuk masalah ini, Myanmar bisa belajar dari Indonesia. Bagaimana bangsa ini banyak terjadi konflik, baik di Sampit, Poso, Maluku, Aceh,  dan lain sebagainya. Bedanya, di Indonesia selalu ada dialog. Ini penting sekali untuk bisa duduk bersama, saling mengajukan satu keinginan dengan keinginan  yang lain, sehingga dapat dipecahkan bersama,” ungkap dia.

Ditegaskan pula, persoalan di Rakhine State jelas bukan semata-mata tentang agama, namun lebih kepada persoalan politik, ekonomi serta persoalan yang bersifat laten. Keterlibatan negara-negara yang tergabung dalam Asean juga dapat berkontribusi positif untuk bisa meredakan konflik yang terjadi di Myanmar.

“Kalau saat ini yang baru diterima adalah dari Indonesia, besar kemungkinan ke depan dari negara-negara lain di Asean juga dapat diterima. Karena Myanmar juga masuk dalam Asean,  dengan mengajak negara lain, maka penyelesaiannya bisa lebih massif,” imbuhnya.

Untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut, dapat dilakukan dengan pendekatan sosial budaya, agar komunikasi antara Rakhine State dengan pemerintah Myanmar dapat berjalan, sehingga solusi akan bisa diambil jalan tengahnya.  Pemerintah Indonesia  yang sudah masuk untuk membantu memecahkan konflik, melalui Menteri Luar Negeri, harus diikuti dengan menggalakkan negara-negara lain di Asean.

Andrik juga menekankan pentingnya menggunakan diplomasi  di luar dari jalur pejabat negara. Diplomasi selain pejabat negara ini dapat melalui forum-forum internasional, baik PBB, Asean, maupun lembaga perlindungan anak dan perempuan  seperti UNICEF maupun WHO.

“Adanya publik opinian yang besar juga mempengaruhi sebuah negara, termasuk Myanmar untuk bisa mengakhiri tindakan militer di Rohingya. Baiknya  pertumbuhan gerakan itu yang berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Tapi, kalau berbasis keagamaan, justru akan semakin sensitif, sehingga ada gerakan-gerakan agama lain,” pungkasnya.