Kementerian Pertanian Pastikan Perkebunan Manfaatkan Lahan Kritis
BALIKPAPAN – Pelestarian lingkungan hidup menjadi komitmen Kementerian Pertanian RI dalam mengembangkan perkebunan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian bahwa luas area perkebunan mencapai 23 juta hektare dan dari jumlah itu 80 persennya merupakan perkebunan kelapa sawit.
Tata kelola perkebunan dan pembangunan yang baik adalah dengan mengedepankan konservasi demi menciptakan upaya industri ramah lingkungan. Saat ini upaya yang dilakukan yaitu dengan cara berkolaborasi dan bersinergi bersama kementerian terkait.
Dalam sambutan pertemuan tahunan Governors Climate and Forest (GCF) 2017, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir Bambang MM menjelaskan, perkembangan perkebunan di Indonesia selalu berkomitmen pada pelestarian lingkungan dan menjadi bagian dalam upaya mengeliminir ancaman perubahan iklim global.
“Usaha perkebunan yang baik dilakukan perusahaan dengan setiap hari beraktivitas penanaman dan melaksanakan tata kelola kebun. Tidak semata merambah hutan tapi memanfaatkan lahan kritis, lahan marginal, ladang ilalang, dan gundul. Yang semula gundul jadi meningkat menjadi perlindungan alam,” paparnya di hadapan 38 gubernur di seluruh daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dikatakannya, separuh jumlah penduduk Indonesia juga mengandalkan penghidupan dari perkebuhan. Sektor perkebunan juga menyumbang Rp429 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Sumbangan perkebunan pada PDB itu baru 15 komoditi dari 120 komoditas. Sedangkan luas area perkebunan sawit 80 persen dari 23 juta hektare,” sebutnya, Rabu (27/9/2017).
Bambang mengatakan, tidak akan ada lagi pembukaan lahan dan menghentikan pemberian izin di kawasan hutan. Sehingga upaya yang dilakukan adalah melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan lahan-lahan kritis dan lahan yang tidak dimanfaatkan.
Pertemuan CGF dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak yang ditandai dengan pemukulan gong disaksikan oleh Dirjen Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin, Dubes Norwegia Vegard Kaale, di hadapan 38 gubernur di Indonesia dan negara bagian tertentu di Novotel Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (27/9/2017).
“Dengan adanya kondisi hutan yang terdegradasi, di sini pembangunan perkebunan diberi ruang. Karena kontribusi perkebunan sangat besar bagi negara,” pungkasnya.
Project Lead GCF William Boyd menegaskan, dalam pertemuan yang berlangsung selama 3 hari ke depan ini setiap anggota GCF tidak hanya berkomitmen tapi juga melakukan aksi nyata dalam menyikapi hutan dan perubahan iklim.
“Dalam pertemuan ini setiap anggota tak hanya berkomitmen dalam mengurangi deforestasi, tapi juga melakukan aksi nyata,” ucapnya dalam sambutan pertemuan CGF.
Poin dari pertemuan tahunan Governors Climate and Forest terdapat tiga hal utama yang akan dibahas selama tiga hari ke depan, yakni ihwal penguatan kerja sama antarpemerintahan sub nasional dan nasional. Lainnya tentang perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas hutan yang ditinggali oleh suku-suku asli di tiap negara, serta mendorong pendanaan untuk insentif bagi negara anggota yang berhasil menjalankan ekonomi hijau.
