Tenaga Lapangan Dinas Peternakan DIY Tinggal 20 Orang
YOGYAKARTA — Tidak adanya kebijakan penambahan pegawai di lingkungan kerja pemerintah khususnya untuk tenaga teknis lapangan, diketahui berdampak besar pada tingkat keberhasilan program bidang peternakan. Minimnya tenaga teknis yang dimiliki pemerintah saat ini, membuat pengawasan dan pendampingan terhadap sejumlah program bantuan ke peternak menjadi tidak maksimal bahkan terhenti.
Padahal pengawasan dan pendampingan pada para peternak itu dinilai menjadi kunci keberhasilan setiap program bantuan yang dilakukan pemerintah. Hal itu diakui Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pertanian DIY, Sutatno, Senin (28/08/2017). Ia menyebut tidak adanya kebijakan penambahan pegawai mengakibatkan Dinas Peternakan DIY kekurangan tenaga teknis lapangan.
“Saat ini kita benar-benar kehabisan tenaga teknis lapangan. Karena banyak yang pensiun. Sementara di sisi lain tidak ada pengangkatan pegawai,” katanya Senin.
Dipaparkan beberapa tahun silam, Dinas Peternakan DIY memiliki ratusan tenaga teknis lapangan yang bertugas memberikan penyuluhan, pendampingan maupun pelatihan pada peternak. Namun jumlah tenaga teknis lapangan itu kini diketahui hanya tinggal 20 orang saja. Sebanyak 20 orang tenaga itu bertugas untuk 4 Kabupaten dan 1 kota di DIY.
“Karena tenaga sangat minim, kita biasanga hanya melakukan pengawasan, pelatihan maupun pendampingan dengan cara mengundang dan mengumpulkan peternak. Memang tidak bisa maksimal, namun bagaimana lagi,” katanya.
Menurut Sutarno, kebijakan saat ini jauh berbeda dengan masa pemerintahan Pak Harto dulu. Pada masa Orde Baru banyak sekali tenaga teknis lapangan yang diterjunkan untuk mengawasi, menyuluh maupun mendampingi para peternak. Menurutnya hal semacam itu diperlukan karena kultur masyarakat khususnya peternak di Indonesia masih membutuhkan perhatian dan pendampingan dari pemerintah.
“Memang (tenaga teknis lapangan) sangat penting. Karena kalau tidak didampingi peternak akan kesulitan,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang peternak Suripto (68), mengakui minimnya perhatian pemerintah kepada peternak saat ini. Hal itu jauh berbeda dengan pada masa Pak Harto dulu yang selalu memberikan perhatian melalui tenaga penyuluh lapangan. Padahal sebagai peternak ia mengaku membutuhkan perhatian maupun pendampingan dari pemerintah.
“Tidak pernah ada penyuluh yang datang ke sini. Padahal kita sebenarnya “dikawruhke” (diperhatikan) saja sudah senang,” katanya.
Tidak adanya pengawasan dan pendampingan dari pemerintah itu dikatakan Suripto juga membuat sejumlah bantuan ternak yang diberikan pemerintah kepada peternak menjadi tidak maksimal. Pasalnya tak jarang bantuan bibit seperti sapi ataupun kambing yang diberikan pemerintah secara ramai-ramai lantas dijual dan tidak dikembangkan.
“Karena tidak diawasi ya biasanya, setelah dapat bantuan langsung dijual. Seringnya seperti itu. Jadi kan percuma. Kalau saya sendiri selama ini belum pernah dapat bantuan,” kata lelaki asal Bantul itu.
