Taksi Dituding Jadi Salah Satu Penyebab Kemacetan di Kuta
BADUNG — Layanan taksi beroperasi layaknya seperti angkot dituding sebagai salah satu penyebab kemacetan di kawasan Kuta, Badung. Titik kepadatan kendaraan yang paling sering terjadi yaitu di kelurahan Kuta, Legian dan Seminyak.
Bendesa adat Kuta, I Wayan Swarsa mengatakan, kemacetan yang sering terjadi diakibatkan oleh operasional taksi yang tak beraturan. Artinya banyak tapi yang beroperasi layaknya angkot yang sering ngetem di sembarang tempat.
Pihaknya berharap agar pemerintah menertibkan dan mengawasi operasional taksi. Selain itu, di samping pengawasan dan penertiban, dirinya juga berharap agar pengurangan kuota taksi yang sempat diwancanakan selama ini dapat segera direalisasikan.
Menurutnya, tidak jarang banyak taksi dari daerah lain yang seharusnya tidak narik ditempatnya malah beroperasi di Kuta. Oleh sebab itu, Swarsa menilai pembatasan kuota taksi dinilai sangat bagus jika bisa dilakukan dengan tegas.
Dirinya mengaku, selama ini pihaknya mempuyai inisiatif sendiri untuk melakukan uji coba penertiban yang dilakukan di jalan Groundzero. Hasilnya efektif mengurangi sedikit kemacetan.
“Untuk membicarakan hal ini kami akan mengundang pihak terkait seperti Dishub Kabupaten Badung, kepolisian, dan Satpol PP Badung untuk membahas permasalahan lalu-lintas yang terjadi di Kuta. Dalam musyawarah itu juga nantinya kami harapkan bisa mendapat solusi yang lebih baik lagi,” ujarnya kepada Cendana News di Kuta, Sabtu (19/8/2017).
Swarsa juga mengatakan, jika dalam penerapan pembatas taxi membutuhkan tambahan personel, pihaknya mengaku siap dilibatkan.
“Penertiban ini sudah selayaknya dilakukan pemerintah. Kalau kendala pada jumlah personel, desa adat siap untuk membantu pemerintah. Ini yang kita harap diperkuat pemerintah, berikan kewenangan kepada desa adat untuk bisa membantu pemerintah,” lanjut Swarsa.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dishub Kabupaten Badung, Anak Agung Ngurah Rai Yuda Dharma mengaku siap untuk memfasilitasi keinginan desa adat serta masyarakat Kuta, namun pihaknya hingga saat ini belum menerima usulan. Terkait pembatasan jumlah tapi yang beroperasi di kawasan kuta pihaknya tidak punya wewenang karena hal tersebut merupakan sepenuhnya kewenangan dari provinsi.
“Kami siap memfasilitasi usulan itu, namun itu kewenangan dari pihak provinsi,” ungkapnya.
Yuda Dharma juga menambahkan, penyebab kemacetan tidak hanya disebabkan oleh taxi, namun penyebab utamanya adalah tingginya peningkatan kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan jalan yang ada.
“Saya kira itu salah satu faktornya saja,” imbuh Yuda.
Sementara demi mengurai kemacetan, pihaknya sudah menempatkan berbagai personel di beberapa pos pantau yang ditempatkan di beberapa wilayah yang sering mengalami krodit kemacetan.
“Kami mengoptimalkan pos pantau dengan menempatkan personil,” jelasnya.
Seperti yang diketahui, kawasan wisata kuta dalam belakangan ini sering mengalami kemacetan. Taxi dituding menjadi salah satu faktor penyebab kekroditan itu. Bahkan upaya pemerintah melalui pihak kepolisian dalam hal ini Satlantas Polresta Denpasar sempat menerapkan rekayasa lalu lintas, untuk mengurangi kemacetan tersebut, namun hal tersebut tidak optimal.