Program Dana Desa Perlu Disinergikan dengan Pemberdayaan Nelayan
JAKARTA — Program dana desa terutama yang disalurkan di kawasan pesisir perlu untuk disinergikan dengan sejumlah program pemberdayaan nelayan seperti untuk mengoptimalkan penggantian alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
“Saat ini banyak dana desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi ekonomi nelayan,” kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi Suhufan, Minggu (13/8/2017).
Menurut Abdi, untuk menyinergikan hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mesti memperkuat kerja sama dan mendorong pemerintah daerah.
Misalnya, ujar dia, dalam rangka mengambil peran dan tanggung jawab dalam rangka mengatasi permasalahan nelayan eks-cantrang.
Terutama bagi desa-desa pesisir di Pantura, lanjutnya, upaya pemberdayaan dan pendampingan nelayan mesti masuk dalam skenario pembangunan desa.
Sebagaimana diwartakan, Staf Khusus Kepresidenan Bidang Pengendalian dan Pembangunan, Ruri Jumar Saef meminta Badan Usaha Milik Desa melakukan inventarisasi bantuan alat tangkap yang disalurkan kepada nelayan.
“Banyak bantuan yang disalurkan kepada nelayan tetapi tidak ada pertanggungjawabannya, maka solusinya setiap bantuan wajib diinventarisasi oleh BUMDes,” katanya saat mengunjungi kampung nelayan di Desa Kurau, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (8/8).
Dia menyarankan BUMDes berperan melakukan pembinaan terhadap nelayan dengan membentuk beberapa kelompok nelayan untuk memudahkan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
Sebelumnya, Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono meminta pemerintah menunda larangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap hingga Desember 2019.
Menurut Ono, periode tersebut dapat dimanfaatkan sekaligus untuk membuat kajian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya penggunaan cantrang/dogol/payang oleh Tim Kajian yang melibatkan seluruh unsur yaitu pemerintah, akademisi, dan nelayan.
Terkait dana desa, dalam sejumlah kesempatan, Ketua DPR Setya Novanto meyakini bahwa penyaluran dana desa yang merupakan salah satu program andalan pemerintah dinilai akan mampu menggerakkan perekonomian nasional.
“Saya yakin dana ini akan mampu menggerakkan roda perekonomian desa,” kata Setya Novanto.
Menurut dia, program dana desa juga pada akhirnya juga bakal dapat meningkatkan tingkat pendapatan dan konsumsi masyarakat.
Ia juga mendorong agar dana desa yang telah dianggarkan DPR RI mencapai Rp60 triliun bisa segera disalurkan ke sebanyak 75.000 desa.
Melalui penggunaan yang tepat dan cermat, lanjutnya, maka penyaluran itu juga akan diawasi seluruh kalangan masyarakat di desa.[Ant]