Pengamat Menilai Pembangunan Infrastruktur Untungkan Asing

X - Adista Pattisahusiwa - 22 Agu 2017 - 0:34

Suasana Diskusi Insfrastruktur. -Foto: Adista Pattisahusiwa.

JAKARTA — Pengamat Politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, menilai pembangunan infrastruktur di era Jokowi bukan untuk kepentingan rakyat, tetapi hanya menguntungkan pihak asing.

“Rencana itu akan menjadi mangsa pihak lain, artinya kita menyediakan perencanaan Pembangunan Infrastruktur itu sebenarnya bukan buat diri kita, tapi buat orang lain,” kata Salamuddin, dalam Diskusi ‘Kebijakan Pembangunan Insfrastruktur Rezim Jokowi’ di Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Ratusan juta rakyat indonesia, kata dia, masih banyak yang hidup dengan hanya US$ 2 perhari untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya. “Sekitar 100 juta penduduk yang hanya hidup di bawah US$ 2 (sekitar Rp28 ribu) perhari, apalagi mau beli infrastruktur besi baja segala macam itu adalah sesuatu yang hanya dalam imajinasi belaka,” katanya.

Terkait sumber dana untuk mewujudkan ambisi pembangunan proyek tersebut, Salamuddin menyarankan, agar presiden segera menarik dana-dana yang terdapat di bank seperti halnya dana haji. Jika nantinya proyek tetap mangkrak setelah ditopang dana haji dan negara tidak sanggup membayar hutang, maka ia khawatir aset-aset strategis milik negara akan dijual oleh pemerintah.

“Nanti kalau kewajiban (Hutang) kita bertambah, tapi pendapatan kita tidak bertambah, maka untuk membayar kewajiban kita harus melepaskan kekayaan, kan cuma itu, contohnya perusahaan sering melakukan itu, misalnya Bakri tidak bisa bayar utang, ya sudah lepas Bumi Resort dijual, multicapital dijual. Newmont kebanyakan utang akhirnya lepas aset,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Institut Soekarno Hatta, M Hatta Taliwang, menilai pembangunan infrastruktur yang dilakukan rezim Jokowi-JK dinilai tidak mengarah pada keadilan sosial.‎ “Sejak awal, rezim ini (Jokowi-JK) menggembar-gemborkan rencana-rencana pembangunan infrastruktur. Ini harus kita kritisi, tidak bisa dibiarkan gelondongan dan kita hanya manggut-manggut saja,” katanya.

Kolonial Belanda, beber Hatta, pernah gencar membangun infrastruktur. Tapi, tujuannya adalah untuk menguasai kekayaan alam Indonesia. Karena itu, harus dikontrol, infrastruktur rezim ini harus memperhatikan azas keadilan, bukan malah justru memuluskan kerakusan-kerakusan segelintir kelompok orang.

“Mari kita semua masyarakat untuk ikut mengawasi pembangunan yang dibiayai dengan uang rakyat itu,” tutupnya.