Parlemen Taiwan Kunjungi MUI untuk Bahas Sertifikat Halal

JAKARTA —Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menerima kunjungan anggota parlemen dan pengusaha Taiwan di Gedung MUI, Jalan Proklamasi Nomor 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2017). Kedatangan rombongan yang berjumlah belasan orang tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Rombongan anggota parlemen dan pengusaha Taiwan itu disambut oleh Ketua Bidang Luar Negeri, KH Muhyiddin Junaidi dan Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI Bidang Sertifikasi, Muti Arintawati.

Dalam kunjungan itu, anggota perlemen dari Taiwan, Yu Wan-Ju mengatakan, pihaknya ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait budaya orang Indonesia.

Pasalnya, tidak sedikit Muslim Indonesia yang berada di Taiwan dan selama ini interaksi antara budaya Taiwan dan Indonesia di sana sudah berjalan dengan baik.

Mengawali dialognya, Ju berterima kasih kepada WNI yang telah banyak membantu orang Taiwan. Karena itu, dikatakan dirinya, pemerintah Taiwan saat ini sedang berusaha membantu WNI yang bekerja di Taiwan.

“Jadi, pemerintah Taiwan sedang berusaha membantu masyarakat Indonesia di sana yang kebanyakan muslim. Kita ingin memperbaiki lingkungannya dan semua aspek kehidupannya,” ujar Ju, saat berdialog dengan pengurus MUI di ruang lantai 2 Gedung MUI, Selasa (8/8/2017).

Dirinya menjelaskan, saat ini di Taiwan, sudah ada 55 hotel dan 88 restoran yang sudah bersertifikat halal, sehingga bisa melayani kebutuhan umat Islam yang berada di sana. Selain itu, di tempat-tempat umum seperti area wisata, pemerintah Taiwan juga menyediakan tempat ibadah bagi umat Islam.

Saat ini, Taiwan ingin bersinergi lagi dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar se-Asia Tenggara dengan cara memasarkan produk halal Taiwan ke Indonesia.

“Namun, saat pengusaha Taiwan ingin memasarkan produknya halalnya ke Indonesia, mereka menemukan kendala. Pasalnya, sertifikat halal Taiwan berbeda dengan sertifikat halal dari MUI, sehingga ditolak di Indonesia,” ungkap Ju.

Karena itu, anggota komisi keuangan DPR Taiwan ini meminta petunjuk kepada MUI untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Sebelumnya, kata dia, pemerintah Taiwan juga sudah pernah mengundang Ketua LPPOM MUI, Lukmanul Hakim ke Taiwan untuk membahas terkait produk halal.

“Jadi kami ingin punya sertifikat yang berlaku untuk seluruh Indonesia lebih baik lagi kedepannya,” ujar Ju.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Muhyiddin Junaidi menyambut baik kunjungan parlemen dan pengusaha Taiwan yang begitu peduli terhadap masyarakat muslim Indonesia yang tinggal di sana.Apalagi kepeduliannya dalam hal terkait produk halal.

Muhyiddin mengatakan, LPPOM sebagai lembaga resmi MUI memang bertugas untuk melakukan soaialisasi produk halal. Karena itu, kata dia, MUI mempersilakan siapapun yang ingin mendapatkan sertifikat halal.

“Siapa saja yang ingin mendapatkan halal label kita welcome, walaupun perusahaan-perusahaan non muslim selama mereka mengikuti prosedur standar kami,” ujar Muhyiddin usai dialog.

Muhyiddin menuturkan, ke depannya parlemen Taiwan akan mengundang pimpinan MUI untuk mengikuti acara internasional di Ibu Kota Taiwan, Taipei yang akan membahas terkait produk halal.

“Sekarang halal kan sangat seksi. Kalau tidak salah, halal bisnis kurang lebih 240 juta dolar Amerika Serikat (AS) potensialnya, tapi belum bisa kita manfaatkan dengan baik,” ungkapnya.

Muhyiddin menilai pengusaha yang menggeluti bisnis halal sebenarnya sangat berpotensi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Karena, penduduk Muslim di dunia saat ini mencapai 1,8 miliar dan tentunya ingin mengonsumsi produk halal, termasuk negara Eropa.

Pengusaha Taiwan ingin menjadikan Indonesia sebagai sasaran utama untuk memasarkan produk halal mereka. Namun, jelas Muhyiddin, dalam pertemuan halal ini perlemen Taiwan hanya ingin mengetahui prosedur untuk mendapatkan sertifikat halal MUI saja.

“Mereka hanya bertanya SOP-nya gimana. Karena di Taiwan ada 300 ribu orang Indonesia bekerja. Di Taiwan juga ada masyarakat Taiwan asli yang Muslim,” ujar Muhyiddin.

Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Sertifikasi, Muti Arintawati mengatakan, bahwa ke depannya parlemen Taiwan tersebut ingin meningkatkan kerja sama dengan Indonesia, salah satunya yaitu terkait produk halal.

Apalagi lanjut dia, kebijakan pemerintah Taiwan saat ini mereka ingin bekerja sama ke arah selatan (new south policy).
“Nah, yang dimaksud selatan itu salah satunya adalah Indonesia. Indonesia mayoritas negara muslim. Maka, Taiwan juga berfikir tentang produk halal, mereka mengkonsider juga apalagi banyak pekerja Indonesia yang bekerja di Taiwan,” ungkap Muti.

Terkait halal ini, regulasi pemerintah Taiwan masuk ke negara muslim. Apalagi menurut Muti, secara lokal di Taiwan itu banyak turis muslim yang butuh tempat-tempat seperti kalau di Indonesia itu hotel syariah, kemudian tempat makanan halal.

“Mereka juga ingin menjual produknya masuk ke negara-negara seperti Indonesia. Berdasarkan penjelasan mereka kepentingannya itu hanya untuk kepentingan dagang,” kata Muti.

LPPOM MUI, kata Muti, pada prinsipnya siap untuk bekerja sama dengan Taiwan. Karena untuk halal sebenarnya sudah ada lembaga halal Taiwan yang sudah kerjasama melakukan sertifikasi halal dengan MUI, yaitu Sincung Halal for Taiwan. “Sincung akan membantu para pengusaha menenuhi kriteria untuk mengajukan sertifikasi halal MUI,” ujar Muti.

Banyak pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. Selain dari anggota parlemen, ada juga dari perusahaan kosmetik, dan juga penyiar radio dari Taiwan. “Ini baru perkenalan saja, nanti bentuk kerja samanya ke depannya seperti apa kita lihat,” pungkas Muti.