Momentum Berkibar Kembali Maritim Indonesia

JAKARTA – Kebijakan dan regulasi serta tantangan terhadap sumber daya manusia yang profesional untuk suksesnya tol laut, poros maritim, dan pelayaran nasional Indonesia menjadi perhatian para praktisi, khususnya di bidang kelautan.

Mengutip kembali pidato Presiden Joko Widodo ketika pertama kali menjabat menjadi Presiden, bangsa Indonesia harus bekerja dengan keras untuk mengembalikan sebagai negara maritim.

“Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk,” kata Presiden Joko Widodo, waktu itu.

Perbincangan hangat mengenai maritim tersebut kembali mengemuka pada seminar dan dialog maritim Latihan Kepemimpinan Kader Muda Maritim Corps Alumni AMI dan STIMar (CAASA) di Jakarta, belum lama ini. Temanya adalah kebijakan dan regulasi serta tantangan terhadap Sumber Daya Manusia yang profesional untuk suksesnya tol laut, poros maritim, dan pelayaran nasional Indonesia.

Abdul Muis, Bsc, Mar, Dewan Pakar CAASA menjelaskan, bahwa sudah hampir 3 tahun pemerintahan Jokowi dan JK, tol laut dan poros maritim menjadi salah satu program kerja yang disebut dengan Nawacita. Baru tol laut yang terealisasi, dengan menunjuk Pelni sebagai kapal perintis dan beberapa perusahaan swasta lainnya, melayani trayek angkutan, utamanya angkutan barang dari barat ke timur untuk menghindari terjadinya disparitas harga yang tinggi di wilayah timur tersebut.

Menurutnya, pembangunan tol laut dan poros maritim adalah semua kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan laut, antara lain penyediaan armada kapal niaga, armada perikanan, pelabuhan, dan berbagai aspek lainnya, baik SDM, infrastruktur, keamanan laut, kedaulatan maritim dan lain-lain. Proyek pembangunan 24 pelabuhan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dengan anggaran triliunan rupiah akan mubazir, kalau tidak ada atau jarang kapal-kapal yang datang ke pelabuhan tersebut untuk melakukan aktivitas.

Sebagai kapal perintis yang disubsidi pemerintah, seyogyanya Pelni dan perusahaan yang ditunjuk membuat jadwal tetap ke pelabuhan-pelabuhan di wilayah timur tersebut, karena dengan kedatangan kapal-kapal tersebut akan meningkatkan gairah ekonomi setempat.

Salah satu contoh masalah yang mendasar di pelabuhan Tanjung Priok, belum siapnya menerima kapal-kapal kontainer generasi keempat yang membawa muatan 10.000 teus, kurangnya SDM, birokrasi yang tumpang tindih, biaya pelabuhan yang mahal, dan produktivitas bongkar muat yang masih jauh di bawah standar internasional, minimum sebesar 30 teus per jam.

Dikatakan lagi, untuk suksesnya poros maritim, pemerintah harus bisa mengadakan atau membeli kapal yang diawaki oleh insan-insan maritim pada waktu berlayar ke mancanegara dan sandar di pelabuhan tersebut.

“Perdagangan antarnegara memerlukan barang impor dan ekspor dan diperlukan kapal-kapal nasional untuk melayani angkutan tersebut yang akan menghasilkan devisa untuk negara. Kebanggaan sebagai anak bangsa akan berkibar dengan adanya kapal yang berbendera Indonesia,” jelasnya.

Drs. Freddy Rurinpandey, mantan Atase Perhubungan Indonesia untuk Belanda, menjelaskan, bahwa bila berbicara perihal maritim, Indonesia merupakan negara maritim, namun sayangnya belum membangun kemaritiman di Indonesia, hanya pelabuhan yang terlihat dan itu belum dapat dikatakan sudah membangun maritim di Indonesia karena hanya menambal sulam peninggalan nenek moyang.

“Sudah saatnya kita memikirkan bagaimana membangun kembali maritim di Indonesia agar Indonesia kembali jaya di bidang kemaritiman,” jelasnya.

Untuk mengembangkan dan memajukan kembali maritim di masa yang akan datang, dirinya mengatakan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pelabuhan yang sudah ada, selalu membenahi pelabuhan, tetapi pemerintah juga sudah seharusnya membangun pelabuhan-pelabuhan di berbagai daerah yang menjadi tempat sandar kapal-kapal sehingga maritim Indonesia akan kembali jaya di kancah internasional.

Sementara, menurut Drs. Lolok Sujatmiko, Praktisi dan Pengusaha Pelayaran, menjelaskan, bahwa lima pilar poros adalah penting di antaranya Budaya, Sumber Daya, Konektivitas, Diplomasi, dan Hankam. Dari sisi budaya bermaksud untuk menyadarkan masyarakat untuk kembali ke semboyan masa lalu yakni di laut kita jaya dan nenek moyang kita adalah pelaut.

Dari sumber daya dapat dijelaskan bahwa pemerintah dapat membangun sumber daya laut melalui industri pelayaran dengan nelayan sebagai pilar utama. Sementara dari konektivitas diharapkan pemerintah membangun infrastruktur dan konektivitas antarpulau guna mempercepat konektivitas. Bila dari segi diplomasi, sudah seharusnya pemerintah menggalakkan serta meningkatkan diplomasi maritim. Dan yang terakhir dari segi hankam, pemerintah harus dapat memperkuat pertahanan maritim dengan memperkuat kekuatan TNI AL sebagai tulang punggung utama pertahanan maritim Indonesia.

Menurutnya lagi, diperlukan strategi untuk menuju menjadi poros maritim di antaranya menyediakan fasillitas kredit lunak untuk pengadaan kapal, pembiayaan melalui dana alokasi khusus untuk pengadaan kapal rakyat, aturan yang lebih fleksibel tentang penjaminan bank dengan menggunakan kapal, penyesuaian peraturan bebas bea masuk, PPN, PPh industri galangan kapal dan industri penunjang, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) industri kapal nasional (kapal baru) sebesar 40%, dan adanya Penyesuaian Permenhub No.7/2013 tentang kewajiban klasifikasi bagi kapal berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi untuk menekan biaya pembangunan kapal.

“Modal transportasi laut bagi Indonesia adalah alat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Transportasi laut menjadi sarana penggerak perekonomian nasional. Pemerintah sedang melaksanakan program strategis yakni tol laut dan telah ditawarkan kesempatan investasi di bidang kepelabuhanan kepada investor dalam negeri dan luar negeri,” katanya.

Capt. Dwiyono Suyono, M.Mar, dari Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI), mengatakan, bahwa untuk SDM di bidang maritim tidak perlu berkecil hati dengan SDM maritim dari luar negeri karena bila dilihat dari kualitas SDM yang ada di Indonesia bisa dikatakan sudah setara dengan SDM yang dari luar negeri. Negara asing memang pada awalnya seperti meragukan kemampuan SDM dalam negeri, namun ketika mereka melihat kinerja, justru sebaliknya mereka terkejut dan memberikan apresiasi dengan kemampuan SDM dalam negeri di bidang maritim.

“Tercatat, SDM kita banyak yang berada di luar negeri salah satunya di Belanda. Para perwira muda kita sudah sampai pada posisi master. Negara asing sangat puas dengan kinerja yang diperlihatkan oleh para nakhoda muda kita,” jelasnya.

David. P. Sirait, Senior Vice President Operations Pelabuhan, mengatakan, kebijakan dan peran Serta PT Pelabuhan Indonesia II terhadap SDM yang profesional untuk suksesnya tol laut, poros maritim dan pelayaran nasional, dapat dilihat dari masalah logistik nasional sehingga muncul ketidakmampuan mengurus sistem logistik nasional dan dapat mempengaruhi daya saing bangsa. Secara menyeluruh Indonesia harus mulai membenahi sistem logistik agar dapat bersaing dengan negara–negara di Asia Tenggara.

Untuk mengatasi permasalahan logistik nasional pemerintah pada akhirnya membuat tol laut sebagai solusi. Tol laut sudah menjadi program strategis pemerintah yang melibatkan berbagai BUMN maritim. Strategi implementasi tol laut salah satu di antaranya dengan melakukan pengembangan soft infrastructure dan hard infrastructure di 7 pelabuhan strategis.

“Pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi sangat diperlukan untuk strategi tersebut,” katanya.