328 Desa di Sumbar Masih Tertinggal

PADANG — Meski ada tiga kabupaten di Sumatera Barat (Sumbar) yang masih tergolong tertinggal, namun berdasarkan data terbaru dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, juga masih ada 328 nagari/desa di Sumbar yang masih tergolong daerah tertinggal.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, mengatakan bukan hanya mengeluarkan tiga kabupaten di Sumbar yang masih tertinggal, tapi nagari/desa yang masih sangat tertinggal dan tertinggal juga perlu menjadi perhatian. Di Sumbar sendiri, daerah yang masih tertinggal itu, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Solok Selatan dan Pasaman Barat, namun ternyata di luar dari tiga kabupaten itu, juga banyak nagari/desa yang masih tergolong daerah tertinggal.

“Berdasarkan surat keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan dilihat dari kemajuan desa di Provinsi Sumbar, masih banyak di kabupaten di Sumbar desanya tertinggal dan sangat tertinggal dari 880 nagari/desa yang ada di Sumbar,” katanya, Jumat (4/8/2017).

Nasrul menjelaskan, di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 12 desa sangat tertinggal, dan 20 desa tertinggal. Di Pesisir Selatan ada 8 sangat tertinggal, dan 105 tertinggal. Kabupaten Solok 6 sangat tertinggal dan 29 tertinggal. Sijunjung 3 sangat tertinggal dan 29 tertinggal. Tanah datar 5 tertinggal, Padang Pariaman 12 tertinggal.

Selain itu, di Kabupaten Agam terdapat 21 nagari tertinggal. Limapuluh Kota 4 sangat tertinggal, dan 29 tertinggal. Pasaman 3 sangat tertinggal dan 13 tertinggal. Solok Selatan 6 sangat tertinggal, dan 16 tertinggal. Dharmasraya 8 sangat tertinggal, dan 21 tertinggal. Pasaman Barat 2 tertinggal, Sawahlunto 1 sangat tertinggal dan 13 tertinggal, serta di Kota Pariaman 3 tertinggal.

“Tentunya diharapkan tidak tiga kabupaten yang berstatus tertinggal saja yang berupaya menyelesaikan persoalan penyebab mereka tertinggal dibandingkan daerah lain. Sekarang ini yang perlu diselesaikan setiap kabupaten/kota, dan cari penyebab dan persoalannya,” tegasnya.

Terkait persoalan tersebut, ketertinggalan tiga kabupaten di Sumbar, Nasrul berencana akan mengundang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ke Sumbar dalam waktu dekat.

“Minggu depan saya akan mengundang Kementerian Desa, Bupati Mentawai, Solok Selatan dan Pasaman Barat yang daerahnya masih tertinggal,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumbar, Yeflin Luandri menegaskan, berdasarkan target dari Kementerian Kominfo mulai 2017 hingga 2018 mendatang untuk kawasan Pelapa Ring Barat sudah bisa menikmati akses komunikasi yang bagus, dan tidak ada lagi blank spot area. Artinya, Kepulauan Mentawai akan masuk dalam target tersebut, dan satu hingga dua tahun mendatang Mentawai sudah bisa menikmati akses komunikasi yang bagus.

Yeflin juga menjelaskan, saat ini Kementerian Kominfo bersama Kementerian Desa tengah menyusun konsep untuk hotspot atau wifi di nagari. Nanti kemungkinan akan ada kebijakan, Kementerian Kominfo menyerahkan wewenang hotspot itu ke daerah, yakni ke nagari-nagari.

Sehingga, dengan adanya konsep itu, mulai dari nagari/desa, sudah bisa menikmati akses internet melalui hotspot tersebut. Tentunya, beriringan dengan itu, akan diaktifkannya kembali KIM (Kelompok Informasi Kampung).

“Bisa juga nanti ada kemungkinan, dana desa yang ada di setiap nagari itu, bisa digunakan untuk pengadaan hotspot tersebut. Mengingat dana desa itu juga bertujuan untuk memajukan desa atau nagari,” ucapnya.

Ia menilai, bila seluruh daerah khusus di Sumbar ini telah menikmati akses komunikasi dan internet, maka juga akan turut mempermudah masyarakat di desa untuk mendapatkan informasi-informasi melalui internet. Selain itu juga bisa melakukan layanan secara internet, seperti pengurusan bayar pajak, KTP, KK, pendaftaran anak untuk kuliah, dan banyak hal lainnya.