Komisi I DPR RI: Pemerintah Harus Berdaulat di Dunia Maya

JAKARTA — Pemerintah diminta menerapkan suatu sistem siber, agar bisa berdaulat dalam dunia digital, mengingat jaringan grup lain seperti Saracen yang diduga menyebarkan konten SARA melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan teknik adu domba yang sistematis itu masih banyak berseliweran di media sosial.

“Pemerintah harus berdaulat dalam membentuk sistem siber lalu lintas informasi dunia digital”, tegas Anggota Komisi I DPR RI, Andreas Hugo Pareira, dalam Raker bersama Menteri Kominfo, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2017).

Menurut Andreas, kedaulatan negara bukan hanya sebatas fisik semata, melainkan juga harus berdaulat dalam mengembangkan sistem komunikasi yang berada di jejaring sosial, baik dari facebook, twitter dan media sosial lainnya.

Untuk itu, dirinya meminta, agar negara hadir untuk menata akun-akun atau grup yang diduga penyebar hoax dan yang mengadu domba itu, berupa satu sistem siber untuk memproteksi akun tersebut.

“Saya kira itu menarik. Dan, itu tanggung jawab negara untuk menjaga kedaulatan di dunia maya. Jangan seperti pemadam kebakaran, saat kasus seperti Saracen, baru pemerintah hadir untuk menindaklanjuti,” ujar Andreas.

Sementara, Anggota Komisi I DPR RI, Nurdin Tampubolon, mengapresiasi Kementerian Kominfo dan Kepolisian dalam membongkar Grup Saracen, karena hal tersebut merupakan ancaman yang serius.

Menurut Nurdin, siber sangat dibutuhkan bangsa guna untuk menjaga obyek vital dan keamanan negara kedepannya. “Aturan sudah ada, payung hukum sudah ada, sekarang fokus tindak tegas Saracen, biar tidak dicap seperti pemadam kebakaran”, tutur Nurdin.