Kades Diminta Maksimalkan Dana Desa Atasi Kekeringan

MATARAM — Dalam upaya mengatasi masalah kekeringan yang mulai melanda sebagian wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terutama ratusan desa yang mulai terdampak kekeringan dan krisis air bersih.

Pemerintah Provinsi NTB meminta kepada seluruh Kepala Desa (Kades), khususnya yang terdampak kekeringan proaktif melakukan penanganan kekeringan dan krisis air bersih, dengan memaksimalkan Dana Desa (DD).

“Harus proaktif mengatasi masalah kekeringan di desa masing-masing, dengan memaksimalkan DD, mengingat DD sekarang jumlahnya besar,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pmbangunan Daerah (Bappeda), Ridwansyah, Jumat (25/8/2017).

Menurutnya, tidak bisa hanya menunggu dan mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi untuk melakukan droping, karena tidak akan maksimal.

Dikatakan, mengatasi masalah kekeringan dalam jangka panjang atau permanen melalui proses pipanisasi maupun rencana penyulingan air laut membutuhkan dana besar.

“Untuk mengatasi masalah kekeringan dalam jangka panjang, Pemprov NTB paling tidak harus menyiapkan anggaran sekitar 500 miliar rupiah.

Sebelumnya Gubernur NTB, Zainul Majdi juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang terdampak kekeringan bisa mengalokasikan anggaran lebih besar mengatasi masalah kekeringan untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan pasokan air bersih yang terdampak kekeringan bisa tercukupi.

Berdasarkan data Badan Penanggulanganan Bencana Daerah (BPBD) NTB, ada 318 desa yang tersebar di 71 Kecamatan, Kabupaten dan Kota terdampak kekeringan, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak sebanyak 127.940 KK, jumlah jiwa mencapai 640.048.

Dari keseluruhan Kabupaten dan Kota terdampak, Kabupaten Lombok Tengah termasuk kabupaten dengan jumlah desa terdampak kekeringan paling tinggi, yaitu 82 desa yang tersebar di 9 Kecamatan, di mana 6 Kecamatan di antaranya paling masif terdampak kekeringan.