HUT Kemerdekaan RI 72, NTB Belum Merdeka dari Kemiskinan
MATARAM — Hari ini seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dengan penuh suka cita merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang ke 72, tidak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Usia kemerdekaan yang sudah cukup tua bagi Indonesia. Secara fisik kita memang sudah merdeka dan terbebas dari penjajahan. Sayangnya secara ekonomi, sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya NTB belum sepenuhnya bisa terbebas dari belenggu kemiskinan, terutama masyarakat pinggiran dan pedesaan yang bekerja di sektor pertanian.
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, angka kemiskinan di NTB masih bertengger di angka 16,2 persen atau sama dengan 793.780 epnduduk. Setiap tahun Pemprov NTB hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 1.12 persen.
Demikian diungkapkan Pengamat ekonomi NTB yang juga pengajar Universitas Mataram, Firmansyah ketika ditemui Cendana News, Kamis (17/8/2017). Lanjutnya, kalau secara makro, ekonomi tumbuh memang benar.
Menurut Firmansyah ada kendala dalam mengatasi masalah penurunan kemiskinan. Kita belum mampu menuntaskan harapan, menurunkan angka kemiskinan sebesar dua persen setiap tahun dan hanya mampu sampai satu persen.
“Dengan angka kemiskinan yang masih tinggi tersebut, dalam konteks HUT Kemerdekaan RI ke 72, NTB belum sepenuhnya merdeka dari kemiskinan,” kata Firmansyah.
Ia mengatakan, investasi yang masuk NTB sekarang ini cukup besar mencapai lima triliun rupiah, tapi yang paling tampak adalah pertambangan pariwisata dan perdagangan. Sementara sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat NTB justru paling minim.
Itulah kemudian kenapa kemiskinan di pedesaan banyak ditemukan, karena perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian belum maksimal dilakukan, sehingga berdampak terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani.
Mengingat, persoalan kemiskinan terutama di masyarakat pedesaan itu bukan hanya persoalan bagaimana memperbaiki rumah semata, tapi terkait persoalan daya beli masyarakat dan daya beli berkaitan erat dengan persoalan pendapatan.
“Sehingga barangkali perlu sentuhan investasi, supaya sektor pertanian bisa bergerak maju, saya yakin ketika sektor pertanian bergerak maju, secara perlahan kemiskinan akan berkurang,” terang Firmansyah.
Tambah Firmansyah kita harus merdeka dalam aspek pertanian, karena pertanian mayoritas pekerjaan masyarakat kita. Tentu yang lebih luas lagi termasuk sektor kelautan dan perikanan juga harus merdeka.
Itulah mungkin makna kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan secara ekonomi, kemandirian berdikari ketika kita kita mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri, kemudian kita bisa menekan angka kemiskinan.
“Sekarang yang perlu dilakukan, bagaimana caranya masyarakat miskin terutama masyarakay miskin di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian bisa memiliki pendapatan yang bagus, dengan memperbaiki dari hulu sampai hilir sektor pertanian supaya bisa lebih maju, itu PR kita ke depan untuk memperbaiki NTB,” tutupnya.