Gubernur Jatim Desak Penerapan E-Budgeting

SURABAYA – E-budgeting atau pengelolaan anggaran secara elektronik dinilai efektif untuk menjaga akuntabilitas anggaran pemerintah daerah. Lantaran itu, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, mendesak kepala daerah serius memanfaatkan e-budgeting.

Soekarwo menyampaikan hal itu usai melantik Walikota Madiun, Sugeng Rismianto, yang menggantikan Bambang Irianto. Pelantikan berlangsung di Kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Senin (21/8/2017).

“E-budgeting harus dilakukan secara serius. Jadi, saat Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dilakukan, dokumen anggaran yang diajukan sudah mencantumkan nama, alamat, dan rencana anggarannya secara rinci,” kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Melalui e-budgeting, Soekarwo mengatakan, tak akan ada lagi perubahan anggaran setelah KUA-PPAS dijalankan. Lantaran itu, Soekarwo meminta pemerintah daerah melengkapi beberapa poin terkait penggunaan anggaran.

KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh sekretaris daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah. KUA-PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan APBD. “Para kepala daerah juga harus menjalin hubungan dengan Forkopimda dan DPRD. Termasuk, melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran dan penggunaannya, dengan begitu ada sinergitas yang baik,” katanya.