25 Persen APBN 2018 untuk Desa
SOLO — Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan jika total belanja APBN 2018 telah disepekati sebesar Rp2,204 triliun. Belanja negara pada tahun depan itu sebagian besar akan dialokasikan sebagai Dana Alokasian Umum (DAU), pembangunan infrastruktur serta pengentasan kemiskinan.
“Untuk belanja pada APBN 2018, sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kepada DPR, jika anggaran yang akan digunakan adalah sebesar Rp2,204 triliun,” ungkap Sri Mulyani, di sela kunjungannya di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (23/8/2017) petang.
APBN yang mencapai Rp2204 triliun itu, Rp292 triliun akan digunakan untuk program pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Anggaran tersebut sekaligus digunakan untuk membantu masyarakat baik di bidang pangan maupun kesehatan. “Program pengentasan kemiskinan ini mulai dari subsidi beras hingga Kartu Indonesia Sehat, supaya masyarakat di sni tetap memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan kebutuhan dasar,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, anggaran sebesar Rp490 triliun akan digunakan untuk pembangunan infratruktur di tingkat kabupaten maupun provinsi. Untuk tingkat desa, Menkeu menjelaskan jika, pembangunan infrastruktur menggunakan dana desa. “Kalau jalan desa bisa mengunakan dana desa. Anggaran ini untuk jalan kabupaten maupun provinsi,” lanjut Menkeu.
Di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata, pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp35 triliun. Sri Mulyani juga menyebut, 25 persen dari total APBN akan digunakan untuk pembangun ke desa, sehingga dapat dinikmati masyarakat secara langsung.
“Tentu dalam hal ini, transfer ke daerah sebesar Rp 761 triliun, sebagian untuk Dana Alokasian Umum (DAU) di provinsi, untuk kabupaten/kota dana bagi hasil dana alokasian khusus (DAK). Kami kementerian keuangan hanya mengelola saja. Untuk bisa membelanjakan Rp2204 triliun itu, kami harus mengumpulkan uang dari pajak,” urai dia.
Sri Mulyani bahkan mengingatkan, jika dalam pengelolaan dana desa yang dikucurkan cukup besar di 2017, harus dilakukan secara seksama. Di Indonesia sudah ada kepala desa yang sukses menggunakan dana desa, seperti di Desa Ponggok, namun ada pula kepala desa yang tertangkap, karena korupsi dana desa.
“Saya ingin mengingatkan, bahwa penyakit ini ada di mana-mana. Uang yang seharusnya untuk rakyat bisa diambil dan dimakan oleh mereka sendiri. Saya berterima kasih kepada seluruh desa di Republik ini yang bisa menggunakan dana desa dengan baik. Kami juga berharap dukungan terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membantu, agar mengawasi penggunaan dana desa,” pungkas Sri Mulyani.