2018, Komisi XI DPR RI Berkomitmen untuk Infrastrukur Mentawai
PADANG — Kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) hari ini fokus membahas terkait infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai, terutama untuk Trans Mentawai.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Marwan Cik Asan mengatakan alasan perlu adanya perhatian khusus untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, karena di Sumbar Mentawai merupakan daerah yang tertinggal terjauh dan terpencil, yang kini kehidupan masyarakat di Mentawai bisa dikatakan jauh dari kata modern.
“Hal ini bentuk komitmen kita selaku wakil rakyat untuk Indonesia, dan pada kunker ini kita membawa Kementerian Keuangan, Bappenas, dan mengajak Bank Indonesia untuk turut membahas percepatan pembangunan infrastruktur Mentawai,”ujarnya yang ditemui usai menggelar rapat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, di Ruang Rapat Bank Indonesia Wilayah Sumbar, Selasa (22/8/2017).
Menurutnya, dengan ikut melibatkan langsung Kementerian Keuangan dan Bappenas, tentunya keinginan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Mentawai bisa segera terwujud. Apalagi, dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini menyatakan, kata kunci untuk melaksanakan infrastruktur seperti Trans Mentawai ialah perlu adanya dana sebesar Rp3,5 trilun.
“Untuk dana itu, akan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Supaya Mentawai bisa menjadi daerah yang modern, dan tanpa meninggalkan ciri khas dari Mentawai sendiri,” kata Ketua Tim Kunker ke Padang ini.
Ia menegaskan, Komitmen Komisi XI DPR RI berkomitmen dan yakin bahwa untuk percepatan pembangunan infrastruktur Mentawai segera ditangani. Karena, saat ini perlu adanya upaya yang serius untuk membebaskan daerah yang dinilai masih tertinggal terjauh dan terpencil itu.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit berharap dengan adanya komitmen dari Komisi XI DPR RI itu, mudah-mudahan merupakan pertemuan yang bisa menghasilkan kata sepakat. Apalagi berkas untuk percepatan pembangunan itu telah diserahkan seperti buku induk kepada 12 kementerian.
“Hari ini memang fokus bicara tentang infrastruktur di Mentawai seperti Trans Mentawai. Artinya, dari sejumlah penjelasan dari Kementerian Keuangan dan Bapennas, pembangunan infrastruktur di Mentawai bisa dimulai pada 2018 mendatang,” ungkapnya.
Nasrul menilai, jika pembangunan infrastruktur di Mentawai dimulai pada 2018 mendatang, maka daerah yang kini ada di Mentawai masih terisolasi bisa segera menikmati akses transportasi yang memadai untuk majunya daerah Mentawai.
Menurutnya, untuk membangun Mentawai lebih baik lagi, hal utama yang perlu diselesaikan ialah infrastruktur seperti jalan Trans Mentawai. Karena dengan telah bagusnya akses jalan, maka segela aspek pembangunan lainnya bisa diikuti, misalnya Bendara Rokot Mentawai.
Narul juga menyebutkan, permasalahan infrastruktur di Mentawai memang sudah lama dialami, yakni tidak adanya akses jalan untuk menghubungkan antar kawasan baik dari/ke pemukiman, antar desa/dusun, pusat pelayanan dasar, pelabuhan dan sentra pengembangan ekonomi.
Bahkan, saat ini di Mentawai masih rendahnya frekuensi layanan angkutan laut reguler antar pulau, sehingga volume angkutan antar pulau relatif rendah. Ditambah lagi, belum optimalnya sarana transportasi laut yang menghubungkan antar pulau, antar kecamatan maupun ke pusat Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.
“Jadi kita dari provinsi dan juga pemerintah pusat akan fokus untuk melakukan pembangunan infrastruktur di Mentawai. Karena solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Mentawai ialah infrastruktur,” ujarnya.