MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, HT Erry Nuradi menilai, penerapan sistem “online” pada penerimaan siswa baru untuk tingkat SMA dan SMK negeri di provinsi itu berhasil menekan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dunia pendidikan.
“Sistem PPDB (penerimaan peserta didik baru) online yang sudah dilangsungkan serentak di 33 kabupaten/kota Sumut sudah bisa menekan KKN saat penerimaan siswa baru tingkat SMA/SMK 2017/2018,” ujarnya di Medan, Sabtu.
Dia mengatakan itu pada acara temu kangen dan merajut silaturahim lintas angkatan Ikatan Alumni (IKA) SMA Negeri 2 Medan.
Menurut dia, dengan PPDB ketika penerimaan semua orang bisa memantau sistem itu melalui smartphone atau komputer masing-masing.
Dengan sistem itu, siswa yang memiliki intelektual baik, walaupun tidak mampu secara ekonomi bisa bersekolah di sekolah favorit karena tidak ada lagi istilah titipan atau menyuap/menyogok agar calon siswa bisa diterima atau lulus.
“Sistem yang transparan sangat positif dalam rangka transparansi dan mencegah KKN, ” katanya.
Langkah sistem online itu, ujar Erry, bertujuan agar dunia pendidikan Sumut semakin baik.
Dengan sistem itu hanya siswa yang benar-benar berkualitas yang masuk ke sekolah yang diinginkannya.
“Sistem itu diharapkan bisa menjadi percontohan di Indonesia dan bisa.menjadikan lulusan SMA/SMK lebih berkualitas,” katanya.
Penerapan PPDB online itu sendiri ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaaan PPDB Online.
Pelaksanaan sistem itu sendiri diawasi Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Ant)