Menhub Tertibkan Angkutan Truk di Pelabuhan
BANJARMASIN – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, berencana menertibkan tonase truk logistik ketika hendak masuk kapal pelayaran. Ia meminta waktu tiga minggu ke depan untuk mengeksekusi rencana itu.
Menuurt Budi Karya, Ia mengatakan masih banyak pelaku jasa ekspedisi nakal yang kerap kelebihan standar tonase angkutan. Budi Karya juga menerima masukan dari pelaku pelayaran kapal Roro perihal kecurangan pelaku ekspedisi.
“Ini harus ditertibkan segera, saya janji akan selesaikan masalah tersebut hingga tiga pekan ke depan,” ujar Mentert Budi Karya saat inspeksi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti, Kota Banjarmasin, Jumat (14/7/2017).
Menurut Menhub, kelebihan muatan ini membuat kerugian bagi operator kapal roro. Selain itu, angkutan berlebih memicu kerusakan infrastruktur jalan dan keselamatan pelayaran. “Karena itu, perlu segera dicarikan solusinya, baik itu melalui pengawasan hingga pembuatan aturan yang mengikat. Kalau perlu diberikan tarif progresif sesuai beban yang diangkut truk ekspedisi,” kata Budi Karya.
Manajer PT Dharma Lautan Cabang Banjarmasin, Anton Wahyuddin, menemukan banyak truk ekspedisi kelebihan muatan ketika naik kapal. Menurut Anton, pengusaha sengaja memodifikasi truk ekspedisinya, agar muatan yang diangkut bisa bertambah.
Ia pun meminta ada regulasi tegas yang mengatur standar tonase tersebut. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena belum ada regulasi yang mengatur standar tonase truk ekspedisi di kapal roro.
“Kita tentunya berharap ada semacam regulasi yang mengikat, agar kelebihan muatan truk ekspedisi tidak terjadi lagi di Kapal Roro. Hal itu penting, karena rentan terjadi kecelakaan,” ujar Anton.
Sementara itu, General Manager PT Pelindo III cabang Banjarmasin, Fariz Hariyoso, mengatakan siap melaksanakan kebijakan yang diatur oleh Kementrian Perhubungan. Fariz berharap ada sinergitas antara Kementerian Perhubungan, operator pelabuhan, dan pelaku usaha ekspedisi yang membawa dampak positif.
Fariz juga menuturkan, pelabuhan salah satu simpul strategis untuk mendorong pergerakan sektor ekonomi, khususnya perdagangan. “Jadi, tentu perlu berbagai masukan dari steakholders terkait, agar kebijakan ataupun regulasi yang dibuat dapat menciptakan suasana bisnis yang kondusif,” katanya.