Pengamat: Koperasi Masih Dipandang Sebelah Mata
SOLO — Koperasi sebagai salah satu bentuk usaha bersama, guna menyejahterakan masyarakat, sempat berkembang pesat Indonesia. Namun, berkembangnya sistem kapitalisme yang menggerus budaya gotong-royong dalam berekonomi, mengakibatkan melemahnya koperasi hingga sekarang.

“Hal ini ditunjukkan dari pemahaman tentang kehidupan koperasi yang seakan hanyalah untuk kehidupan kaum lemah. Bagi kalangan ekonomi kuat, pada umumnya enggan atau pasif untuk ikut serta memberdayakan koperasi di lingkungan tempat mereka berada,” kata Agus Trihatmoko, dalam sarasehan Hari Koperasi Indonesia, yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (13/7/2017).
Pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta (Unsa), mengatakan, sejarah mencatat jika koperasi di Indonesia telah mulai dirintis sejak akhir abad VIII, pada masa Kolonial Belanda. Menjelang dan di awal kemerdekaan, Koperasi bahkan sudah menjadi bagian dari sistem perekonomian dalam upaya menyejahterakan masyarakat.
“Kendalanya adalah seiring berjalannya waktu justru koperasi konvensional banyak yang gulung tikar dan yang tumbuh adalah koperasi fiktif,” lanjut Agus.
Agus kemudian menyebut, peran pemerintah terhadap koperasi, sangat penting. Sebab, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus ada keberpihakan terhadap koperasi. Misalnya, pada masa pemerintahan saat ini, Koperasi seakan mati suri karena tidak ada kementerian yang membidangi langsung.
“Seharusnya ada kementerian sendiri yang membidangi koperasi. Karena jika ini berkembang pesat dapat menjadi sistem ekonomi kerakyatan yang mampu memenuhi kesejahteraan sendiri. Kalau digabung dengan kementerian lain, tidak optimal,” jelasnya.
Sifat kapilatisme yang membudaya di masyarakat Indonesia menjadikan koperasi saat ini dipandang sebelah mata. Koperasi dinilai hanya sekedar tempat untuk mendapatkan kredit secara cepat. Tak hanya itu, ada kecenderungan sebuah kelompok mendirikan koperasi sekedar untuk menarik bantuan dari pemerintah maupun lembaga sosial lainnya.
“Padahal, koperasi seharusnya dapat dikelola menjadi kekuatan ekonomi dengan prinsip “kekeluargaan dan kebersamaan”, pada berbagai kelompok komunitas dan bidang ekonomi lainnya,” tandas pria yang juga menjadi praktisi tersebut.
Kendati demikian, melihat prospek ke depan, ia yakin koperasi masih mampu menjawab tantangan ekonomi. Yakni, koperasi mampu menjadi sistem ekonomi kerakyatan. Tentunya, adanya terobosan baru dalam mencari model koperasi yang mampu bersaing dan menjadi alternatif bagi badan usaha bersama, yang berasaskan gotong-royong dan kekeluargaan.
“Ketika nanti tiba saatnya, saya yakin jika koperasi bisa menjadi sistem ekonomi kerakyatan. Yakni di mana nanti terdapat jutaan koperasi di Indonesia yang kuat, dan mampu menyejahterakan masyarakatnya,” imbuh dia.
Hal yang dilakukan pemerintah adalah kembali membumikan managemen koperasi mulai dari lembaga pendidikan, baik melalui Pendidikan Tinggi maupun lainnya. Selain itu, pemerintah dapat mengidentifikasi seluruh warga negara yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), apakah sudah menjadi bagian dari koperasi, atau BUMDes.
“Jika ada masyarakat yang belum menjadi anggota, diwajibkan pilih salah satu atau ikut keduanya. Setelah berjalan, program pendampingan juga sangat dibutuhkan, untuk evaluasi dan rencana ke depannya,” ulasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Samsi, yang mengikuti jalannya sarasehan Hari Koperasi menambahkan, keberadaan Koperasi di Karanganyar masih banyak yang mati suri. Kondisi perekonomiaan yang sulit serta kepercayaan masyarakat yang menurun, harus kembali diangkat. Koperasi yang menggunakan sistem gotong-royong dan kebersamaan harus kembali dibangkitkan di masyarakat.
“Jika didasari gotong-royong dan rasa kepercayaan antar masyarakat kuat, saya kira tidak perlu adanya pasar besar yang menguntungkan kapitalisme. Karena setelah koperasi sudah dapat memenuhi kebutuhan sendiri, maka pengurus dan dan anggota sudah sama-sama diuntungkan,” ungkap Samsi.
Di Hari Koperasi Indonesia, Samsi berharap sesama koperasi diminta meningkatkan kerjasama untuk menguatkan sistem ekonomi kerakyatan. Harapannya, koperasi menjadi sistem ekonomi kerakyatan yang dapat memberikan kesejahteraan, tak hanya bagi anggota, namun masyarakat pada umumnya.